Mobil Dinas Dan Air Mata Rakyat: Saatnya Empati Mengisi Garasi Kekuasaan.
Oleh : Gregorius Cristison Bertholomeus, S.H.,M.H
Pembangunan daerah, yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang merata, sering kali terjebak dalam ironi.
Di berbagai pelosok negeri, kita menyaksikan bagaimana pemerintah daerah lebih gemar mempercantik citra dengan pengadaan mobil dinas baru, ketimbang memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang mendesak bagi kehidupan rakyat.
Artikel dari jurnalminang.id pada 12 September 2025, menyoroti alokasi dana 2 miliar rupiah di Kabupaten Pasaman Barat untuk tiga mobil dinas pimpinan DPRD, sebuah keputusan yang menuai kritik karena mengabaikan perbaikan jalan rusak yang lebih dibutuhkan.
Pengalaman di lapangan justru menambah dimensi yang lebih menyakitkan.
Bukan hanya soal prioritas anggaran yang keliru, tetapi juga soal hilangnya empati dari para pejabat publik.
Mobil dinas, yang seharusnya menjadi fasilitas penunjang kinerja, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menjadi “mobil sekolah” atau bahkan dengan acuh menaikkan kaca spion saat berpapasan dengan rakyat yang berjalan kaki.
Pemandangan ini kontras dan menyayat hati.
Di satu sisi, mobil dinas mewah melaju nyaman, sementara di sisi lain, rakyat berjalan kaki dengan susah payah.
Ke mana perginya rasa dan kepedulian sosial?
Apakah jabatan telah membutakan hati para pejabat?
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Pasaman Barat.
Di berbagai daerah, mobil dinas menjadi simbol kekuasaan dan menjauhkan para pejabat dari kehidupan rakyat.
Mereka hidup dalam gelembung kenyamanan, tidak merasakan kesulitan yang dialami masyarakat.
Dalam perspektif kebijakan publik, ini mencerminkan kesalahan mendasar dalam menentukan prioritas anggaran, di mana kepentingan simbolik elit politik lebih mendominasi daripada kebutuhan substantif rakyat.
Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara input dan output, yang mengikis legitimasi pemerintah.
Mobil dinas memang penting untuk menunjang kinerja pejabat, tetapi apakah kebutuhan tersebut lebih mendesak daripada kebutuhan dasar rakyat?
Anggaran publik seharusnya dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Mobil dinas bukanlah kebutuhan mendesak, jalan yang rusak adalah masalah nyata yang harus segera diselesaikan.
Selain itu, kita juga harus mempertanyakan moralitas para pejabat publik.
Apakah pantas menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi, sementara masih banyak rakyat yang hidup dalam kekurangan?
Apakah etis mengabaikan penderitaan rakyatnya sendiri, hanya karena merasa lebih tinggi dan berkuasa?
Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran adalah kunci agar kebijakan berpihak kepada masyarakat.
Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan wadah bagi rakyat untuk menyuarakan kebutuhan mendesak.
Kebijakan publik diukur dari sejauh mana ia membawa manfaat bagi masyarakat.
Membeli mobil dinas di tengah kondisi jalan rusak, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, dan mengabaikan rakyat yang berjalan kaki adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jika pemerintah daerah ingin membangun legitimasi dan meningkatkan kesejahteraan, maka perbaikan jalan harus menjadi prioritas utama, bukan mobil baru yang menambah gengsi segelintir pejabat.
Para pejabat juga harus lebih peka terhadap penderitaan rakyat.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan mentalitas para pejabat publik.
Kita harus membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta menanamkan nilai-nilai moralitas, etika, dan empati dalam diri para pejabat publik.
Mereka harus ingat bahwa jabatan adalah amanah dari rakyat, dan mereka bertanggung jawab untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
Langkah-langkah yang perlu diambil terintegrasi meliputi: melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan mobil dinas di semua instansi, memperketat aturan penggunaan mobil dinas dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, mempublikasikan anggaran pengadaan mobil dinas secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan mobil dinas, menyediakan saluran pengaduan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan etika secara berkala bagi pejabat publik.
Penutup.
Mari kita renungkan: milik siapakah sebenarnya mobil dinas itu?
Apakah milik pribadi para pejabat, ataukah milik rakyat?
Mobil dinas adalah milik rakyat.
Ia dibeli dengan uang rakyat, dan seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan rakyat.
Para pejabat hanyalah pemegang amanah.
Sudah saatnya para pejabat publik kita sadar diri.
Janganlah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Janganlah mengabaikan penderitaan rakyat.
Tunjukkanlah empati dan rasa kepada mereka yang membutuhkan.
Ingatlah, kekuasaan sejati adalah melayani, bukan dilayani.
