Kalapas Brebes Targetkan 100% Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024.

- Penulis Berita

Kamis, 29 Februari 2024 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kalapas Brebes Targetkan 100% Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024.

SURAKARTA, Patrolinews86, Com. – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Hotel Sunan Surakarta, Selasa (27/02).

Kegiatan yg diikuti oleh seluruh jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng memasang target 100% dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, baik secara implementatif maupun dalam pemenuhan data dukung.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang dicapai Kementerian Hukum dan HAM.

“Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan target yang lebih tinggi di tahun ini. Otomatis, standar dan passing grade dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas juga semakin meningkat,” kata Tejo

“Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menetapkan target 100% di Tahun 2024”.

“Artinya, secara implentatif dan dalam hal pemenuhan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di seluruh Unit Pelaksana Teknis harus tuntas, lengkap, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai periode Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2024,” tegas Tejo.

Kakanwil Kemenkumham Jateng menekankan, tidak ada dalih untuk tidak melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, perintah tersebut harus kita laksanakan. Dan kami yakin semua pasti bisa,” tegasnya lagi.

“Apabila ada Unit Pelaksana Teknis yang merasa tidak mampu untuk melaksanakannya, silahkan menghadap ke Kantor Wilayah”.

“Untuk itu, pada kesempatan ini kami menginstruksikan kembali kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi secara simultan dan berkelanjutan,” imbuh Tejo.

Lebih lanjut, Tejo menjelaskan, secara sistematis, capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang diperoleh oleh Unit Pelaksana Teknis akan mempengaruhi nilai Kantor Wilayah.

Nilai Kantor Wilayah secara komulatif akan berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham, dan pada akhirnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan lainnya akan berdampak pada Indeks Reformasi Pemerintah Indonesia.

“Sehubungan dengan hal itu, semua pihak mulai dari level terbawah hingga Unit Pusat memiliki kontribusi yang besar terhadap suksesnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia,” jelas Tejo.

“Sekali lagi, mari kita laksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas secara baik, berdampak dan berkelanjutan,” sambungnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala dan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham Jateng.

Di sesi pembuka, tampak Inspektur Wilayah IV Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

(Susi)

Berita Terkait

PMKRI Maumere Meminta Polisi Segera Tuntaskan Kasus Yang Sudah Terendap 1 Tahun Di Polres Sikka.
Penguatan Kehumasan Pemasyarakatan: Meningkatkan Peran dan Fungsi Humas di Lingkup Pemasyarakatan
Deteksi Dini dan Mitigasi Resiko, Lapas Brebes Bekerjasama Damkar Brebes Latih Petugas dan Warga Binaan Teknik Pemadaman Kebakaran*
Berbagi Pengetahuan, Diskominfo Kuningan Terima Kunjungan Diskominfo Kabupaten Bandung
Antara Demokrasi Dan Dinasti Di Indonesia: Sebuah Pertanyaan yang Mengganjal.
Tantangan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kabupaten Sikka.
Program Pertanian Terintegrasi, Bappenas dan World Bank Kunjungi Kabupaten Bandung
Kapolri dampingi Presiden Ri dalam acara pelantikan DPRI,DPD RI,MPR,RI

Berita Terkait

Jumat, 11 Oktober 2024 - 12:56 WIB

Gerak Cepat Petugas Kepolisian Bersama Damkar Kabupaten Pekalongan Atasi Kebakaran Lahan Kosong di Desa Gejlig

Kamis, 10 Oktober 2024 - 20:37 WIB

Realitas Perempuan Dan Perjuangan Menuntut Hak Asasi Manusia

Kamis, 10 Oktober 2024 - 15:08 WIB

Pj Bupati Hadiri Deklarasi Open Defecation Free (ODF) Tingkat Kecamatan Cilebak sebanyak 7 (tujuh) 

Kamis, 10 Oktober 2024 - 07:12 WIB

Sikka Butuh Pemimpin Yang Memiliki Integritas.

Kamis, 10 Oktober 2024 - 01:14 WIB

Pengunjung Membludak! Pameran Memetri Jadi Magnet Pecinta Lingkungan

Rabu, 9 Oktober 2024 - 22:40 WIB

Kasus Pelanggaran HAM Di Kabupaten Sikka.

Rabu, 9 Oktober 2024 - 22:34 WIB

Perjuangan AMAN Atas Nama Warga Nangahale Untuk Menguasai Tanah HGU PT Krisrama Pupus Sudah.

Rabu, 9 Oktober 2024 - 22:09 WIB

Program Ketahanan Pangan Desa, Sektor Peternakan Paling Diminati Masyarakat Desa Iwul Kec. Parung Bogor

Berita Terbaru

Polri

Polri ungkap kasus judi jaringan internasional

Jumat, 11 Okt 2024 - 07:53 WIB