Korupsi Dalam Pertamina Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional.
Oleh : Adelheid Owa.
Korupsi dalam perusahaan negara seperti Pertamina bukan hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.
Sebagai perusahaan energi strategis yang mengelola sumber daya alam Indonesia, setiap kasus korupsi yang melibatkan Pertamina seharusnya menjadi perhatian serius karena langsung berhubungan dengan sektor vital yang menopang ekonomi negara.
Pertamina, sebagai perusahaan milik negara yang mengelola sumber daya alam Indonesia, memiliki peran penting dalam menyediakan energi yang dibutuhkan untuk industri, rumah tangga, dan sektor-sektor lainnya.
Karena itu, ketika terjadi kasus korupsi di dalam tubuh Pertamina, dampaknya akan terasa tidak hanya pada lembaga tersebut, tetapi juga pada perekonomian negara secara keseluruhan.
Korupsi di Pertamina, jika tidak segera diberantas, dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara, menghambat proses pembangunan infrastruktur energi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan perusahaan BUMN ini, misalnya dalam bentuk suap, penyalahgunaan anggaran, atau pengadaan barang yang tidak transparan, memperburuk citra negara dan memperburuk kualitas layanan energi bagi masyarakat.
Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk distribusi energi yang berujung pada kesulitan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan mereka.
Padahal, Pertamina memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasokan energi dapat tercapai dengan harga yang wajar dan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dampak lebih jauh dari korupsi ini adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam beberapa kasus, proyek-proyek besar yang ditangani oleh Pertamina justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ini berdampak pada harga energi yang semakin tinggi, ketidaksesuaian antara kebijakan
Pemerintah dan pelaksanaan di lapangan, serta pengurangan efektivitas distribusi energi.
Misalnya, penyalahgunaan dana untuk pembangunan infrastruktur energi di daerah-daerah terpencil dapat menghambat akses masyarakat terhadap energi, yang pada gilirannya menghambat upaya untuk memeratakan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Korupsi di sektor energi, khususnya yang melibatkan Pertamina, juga mempengaruhi investasi asing dan domestik di Indonesia.
Ketika dunia internasional melihat adanya praktik korupsi dalam pengelolaan sektor vital ini, mereka akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Imbasnya, Indonesia akan kesulitan untuk mendapatkan investasi yang dapat mempercepat pengembangan infrastruktur dan teknologi baru dalam sektor energi, yang pada akhirnya memperburuk ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan biaya produksi dalam negeri.
“Solusi untuk Mengatasi Korupsi di Pertamina”:
1/. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal.
Pertamina perlu memperkuat sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, pengawasan eksternal juga harus diperkuat dengan melibatkan lembaga-lembaga independen yang berkompeten, seperti KPK, dalam memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
Dengan pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting.
Pengawasan publik melalui platform digital yang memungkinkan pelaporan kasus- kasus penyimpangan akan meningkatkan keterbukaan dan mencegah praktik-praktik korup.
2/. Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkelanjutan.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di Pertamina harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Penghukuman yang tegas akan memberi efek jera dan menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi, baik di level bawah maupun atas.
Lembaga-lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan polisi harus diberikan dukungan penuh dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi di perusahaan negara.
3/. Peningkatan Integritas dan Budaya Anti-Korupsi di Lingkungan Pertamina.
Budaya organisasi yang mendukung integritas dan anti-korupsi harus dipupuk sejak dini.
Penguatan pelatihan tentang etika dan integritas bagi seluruh pegawai Pertamina, baik di level pimpinan hingga staf, harus dilakukan secara berkelanjutan.
Penanaman nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan tugas akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Korupsi dalam Pertamina bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh, melainkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.
Hanya dengan upaya yang serius dan berkesinambungan, Indonesia dapat mengurangi korupsi dalam sektor energi dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Jika langkah-langkah di atas diterapkan dengan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk membangun perusahaan negara yang kuat, yang dapat mendukung perekonomian nasional secara optimal tanpa ada hambatan dari praktik-praktik korupsi yang merugikan.
GELSONIELA.
