Aktivis Anti korupsi mendesak  Dana BOS di SDN I Curug dan SDN I Susukan Lebak bisa di proses Auditor

Karena Sanksi berat pun berlaku bagi sekolah/pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kepala sekolah serta komite sekolah, yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan bagi Dana BOS tersebut baik unsur pidana ataupun sangsi administrasi .
Perlu diketahui bahwa Dana BOS kepanjangan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Aturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS sendiri dapat berpedoman pada aturan dan juknis BOS yang di setiap tahunnya berbeda .Contoh tahun 2025 mengacu ke  Permendikdasmen 8/2025. Menurut Pasal 1 angka 5 Permendikdasmen 8/2025 Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Terkait dengan tujuan Dana BOS, Lampiran I huruf C Permendikbud 76/2014 mengatur bahwa program BOS bertujuan untuk:

Baca Juga: Batituud Tanon hadiri serah terima Kepala Sekolah SMK N 1Tanon

1.membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;

2.membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah
Sanksi berat pun berlaku bagi  Penyalahguna Dana BOS di  sekolah untuk itu sebagai penerima Dana BOS maka satuan pendidikan yang bersangkutan menerima Dana BOS  harus patuh pada ketentuan mengenai Dana BOS.
Selain itu melihat pada Lampiran I huruf D Permendikbud 76/2014 yang menyatakan bahwa sasaran program BOS adalah semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD/SMP satu atap (SATAP) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
Hal ini berarti jika terdapat penyelewengan Dana BOS, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik itu satuan pendidikan swasta maupun negeri dengan sangsi pidana ataupun sangsi administrasi .
Terkait dengan sanksinya, pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII huruf B tercantum sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sangsi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu Dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi atau tindakan pidana DI pemberantasan  KKN.
Melihat kepada begitu ketatnya aturan dana Bos dan  sangsi berat bagi pelaku korupsi dengan tujuan supaya anggaran dana bos tidak disalah gunakan, diharap pelaku kegiatan busa amanah danntidak menyimpang serta sesuai dengan tauran juklak dan juknis .

Untuk itu bagi pelaku korupsi diharap pihak APH cepat tanggap dalam menanganinya, contoh seperti adanya dugaan penyimpangan dana BOS  di sekolah SDN 1 Curug dan SDN I Susukan Lebak Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, yang mana kepala sekolah yang bernama  Haryati itu  sebagai PLT kepala sekolah SDN I Curug dan definitif di SDN 1 Susukan Lebak.
Sebelum dia jadi kepala sekolah di SDN 1 susukan Lebak dan plt di SDN  1 Curug, dirinya jadi bendahara di SDN I Curug dan diangkat  jadi kepala sekolah ditempat yang sama.

( ARM ) Aliansi Masyarakat Menggugat pun akhirnya angkat bicara ketika dipinta tanggapannya tentang banyaknya dugaan penyimpangan di sekolah tersebut, bahkan menurut dia ketua umum ARM yang bernama Furqon Mujahid yang biasa disapa bang Jahid.Exs Penyidik PKP , Dirinya pun akan mendalami dan mengkaji lebih dalam masalah ini dan kalau benar disana banyak penyimpangan dirinya tidak segan segan untuk melaporkan masalah ini ke pihak APH dan melakukan dumas kepada inspektorat