Donny Sigakole : program Rutilahu Kab. Kuningan diduga program bagi bagi uang. Benarkah..???
Kuningan Jawa Barat patrolinews86.com
Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimal luas bangunan dan akses sanitasi.
Sejak tahun 2019 pembangunan Rutilahu di kabupaten kuningan di targetkan terbangun 1678 unit Rumah berhasil di bangun 1642 di tahun 2020 di targetkan 2100 rumah berhasil di bangun 1447 unit rumah tahun 2021 dari target 1000 rumah berhasil di bangun 3924 unit rumah tahun 2022 di tagetkan di bangun 1009 unit berhasil di bangun 564 unit ruang dan di tahun 2023 di targetkan di bangun 1000 unit rumah dan berhasil di bangun 854 unit rumah dan sesuai RPJMD taget pembangunan adalah 6778 tetapi berhasil di bangun 8431 unit atau mencapai 124.38 persen
Sungguh angka presentasi keberhasilan pembangunan Rutilahu yang sangat luar biasa, dibalik keberhasilan tersebut ada dugaan proses kepentingan bagi bagi duit pada program tersebut. Dimana ada kerja sama antara Pihak Desa yang di koordinir oleh LPM, dinas DPKPP dalam hal Kabid Permukiman dan Korfas yang bekerja sama dengan toko penyuplai Bahan matrial yang dikirim langsung kepada para penerima Rutilahu. Para penerima Bantuan Rutilahu yang di golongkan sebagai warga miskin hanya dimanfaatkan oleh Pihak – pihak tertentu untuk mencari keuntungan tersendiri dari program sosial yang di Gadang gandang sukses dengan keberhasilan mencapai sekian persen.
Kenyataan itu seperti diungkapkan oleh Donny Sigakole dari salah satu LSM di kabupaten Kuningan yang mengatakan bahwa program rutilahu ini sudah kami pantau dan pelajari dan ikuti pelaksanaanya ternyata banyak pelanggarannya termasuk proses bagi bagi jatah. Sejak mulai dari awal proses calon penerima sampai dengan proses penyuplainya. Di mana Pihak desa dalam hal Ini LPM sudah terlebih dahulu mencari dan menawarkan kerja sama dengan Toko toko bangun penyuplai bantuan rutilahu yang sebelumnya Harga harga sudah di tetapkan dan disepakati bersama. Baik pihak dinas Korfas LPM mau Pihak pihak toko penyuplai dan ada margin kelebihan yang di Bagi bagi dari tiap harga barang per komoditi yang dengan alasan harga ini sudah atas kesepakatan warga penerima sesuai hasil pertemuan di desa dan menurut masyarakat mereka hanya menyutujui saja karena kalau menolak takutnya namanya akan di coret sebagai calon penerima. Yang anehnya dari harga satu desa dengan desa yang lain semuanya sama, salah satu contoh paku harga normal 12 .000 perkilo dirutilahu di patok harga 25.000 perkilo dan kualitas yang di berikan juga tidak sesuai dengan standar kualitas yang di tentukan. Padahal peraturan mentri harus memberikan kualitas terbaik dan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut dan Pernah kita pertanyakan kenapa harga bisa setinggi ini dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak mempunyai dassar hukum yang jelas karena di hutangin. Padahal program tahun 2022 barang belum di suplai anggrannya sudah ada dan ada satu lagi permasalahan dinas DPKPP terkait Rutilahu anggaran APBD Kabupaten kuningan.
Dimana dikatakan berhasil sedang program kabupaten Kuningan tahun 2022 masih belum dibayarkan sebesar 2.5 milyar baik ke toko bangunan penyuplai maupun ke masyarakat yang harus menggung HOK sebesar 2.5 juta per penerima dan ini sudah 2 tahun tetapi belum di selesaikan oleh Pemerintah kabupaten kuningan. Untuk itu menurut Donny sigakole perlu aparat penegak Hukum melakukan penyelidikan dan investigasi mendalam tentang penyelenggaraan rutilahu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta melakukan pengawasan penuh pada pelaksanaan nanti tahun 2024..agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena kalau dibiarkan khawatir akan berpotensi merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat penerima bantuan.
Salah satu contoh adanya 10 sak semen yang harus diberikan, karena harga tidak sesuai jadi hanya mendapat 5 sak saja, belum bahan bahan yang lain.
Sementara melihat kepada program RUTILAHU anggaran Provinsi diantaranya
1. Proses pemilihan toko dilakukan melalui Verifikasi kelayakan toko minimal 3 toko oleh LPM, TFL dan tim teknis desa (babinsa, babinmas dan desa)
2. Hasil verifikasi dibawa ke Rembug Warga untuk mendapat persetujuan oleh penerima manfaat termasuk harga (dibuktikan dgn dokumentasi video, poto dan berita acara kesepatan toko yg ditandatangani oleh LPM dan penerima manfaat)
3. Kesekatan harga diambil melalui tawar menawar langsung antara toko dan LPM serta penerima manfaat di dalam rembug warga
4. Pihak TFL, Korfas dan Dinas sama sekali tidak dilibatkan dalan pemilihan toko termasuk harga matrial.
Tapi kenapa semua desa harganya bisa sama kalau atas kesepakatan warga harusnya tiap desa berbeda. Harusnya TFL korfas dan dinas sebagai wasitnya mengikuti peraturan mentri harus menggunakan harga terendah di pasaran dan kualitas terbaik bukan hanya setuju dan sepakat saja.” Ungkapnya.
Sementara menurut Donny sigakole mengungkapkan bahwa ketua Korfas Propisnsi ketika dikasih masukan tentang apa yang terjadi dilapangan malah dengan entengnya bilang tidak tau menahu menyangkut harga dari pihak toko karena pihak LPM lah yang bertanggung jawab, baik menyangkut harga barang yang di naikin ataupun yang lainnya jadi yang jadi pertanyaan Terus tugas dan tanggung jawab Korfas apa..? Kalau gitu ,” ungkap Donny yang kebetulan dirinya bisa dianggap orang paling Pokal dalam menyuaraka. Pemberantasan korupsi di Kuningan menceritakan temuannya dengan sedikit kesal melihat permainan rutilahu dilapangan .
Tim
