Indramayu – Patrolinews86.com
Forum Peduli Indramayu (FPI) mendesak agar pengadaan sewa mobil dinas inventaris pejabat tahun 2026 sebanyak 130 unit ditinjau ulang.
Desakan ini mengemuka saat audensi bersama jajaran birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di aula kantor setempat, Kamis (16/4/2026).
Bukan hanya itu, jika masih memungkinkan, FPI juga memberikan usulan agar pengadaan sewa kendaraan dinas dibatalkan, dan anggaran nya dialihkan untuk pengadaan mobil truk sampah atau infrastruktur jalan rusak yang lebih membutuhkan.
Dalam pertemuan audensi, pihak FPI dihadiri empat perwakilan yakni, Ketua FPI, Masdi, Agus TD (aktivis), Ahmad Nur Irsyad (LSM) dan Cheppy Key (unsur Pers).
Sementara dari pihak BKAD dikomandai langsung Plt Kepala BKAD, Ali Siswoyo, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Kamsari Sabarudin dan staf Bidang BRD.
Pertemuan yang sempat diwarnai ketegangan diawal, akhirnya berjalan dinamis setelah kedua belah pihak saling legowo untuk ‘mengesampingkan’ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kontek Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan selanjutnya sharing pendapat ini dilanjutkan untuk berdiskusi terkait keberadaan aset milik Pemkab Indramayu.
Masdi tegas, FPI menganggap pengadaan sewa mobil dinas sangat tidak relevan dan berlawanan dengan imbauan efesiensi anggaran, dan penekanan hemat BBM yang digaungkan pemerintah pusat.
“Kebijakan ini jelas tidak pro rakyat. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang mestinya mendapat prioritas, misal untuk infrastruktur jalan rusak, atau pengadaan mobil sampah yang langsung dirasakan rakyat Indramayu, dan dibutuhkan mendesak untuk mengatasi darurat sampah di Kota Mangga akibat kekurangan armada. Kalau mobil dinas pejabat, urgensinya apa? Ini kebijakan perlu di evaluasi, bila perlu di stop, apalagi sampai menghabiskan anggaran 9,2 miliar uang rakyat,” jelas Masdi yang diamini Agus TD dan Irsyad.
Menganggapi tuntutan dari FPI, Plt Kepala BKAD, Ali Siswoyo didampingi Kabid BMD, Kamsari Sabarudin menjawab secara tegas jika proses pengadaan sewa mobil dinas sudah rampung diadakan karena itu perintah Perda tahun 2026.
Hanya saja, dari jumlah pengadaan 130 Unit, ada 12 unit yang masih dalam proses e- furchasing dan dalam proses finishing.
“Jika ditanya bisa ga dibatalkan? Bisa iya bisa tidak, semuanya masih bisa dan memungkinkan. Namun, semua itu ada aturan dan mekanisme, karena negara ini ada aturan yang dijamin undang-undang,” jelas Plt Kepala BKAD, Ali Siswoyo.
Sementara itu, Kabid BMD, Kamsari Sabarudin secara jelas mengatakan, berdasarkan data yang terinventarisir, kendaraan roda 4 milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang tercatat di BKAD sebanyak 1094 unit. Dari jumlah itu, terdapat kendaraan yang kondisinya rusak berat 193, rusak ringan 17 unit dan terdapat 478 unit yang masih layak. Selanjutnya 264 unit dilaporkan pada posisi pinjam pakai, dan sisanya hilang belum ditemukan, termasuk belum diketahui keberadaanya 7 unit dan lain-lain 52 unit.
Atas data inventaris diatas, maka, berdasarkan Perda APBD 2026, pihaknya telah melakukan pengadaan e-purchasing 130 unit, yang sudah selesai diproses 118, dengan perincian 63 melanjutkan sewa XL 7 pada tahun 2024, 10 unit melanjutkan sewa XL 7 tahun 2025 dan 45 XL 7 untuk tahun 2026. Sementara yang 10+2 sekarang sedang proses e-purchasing di BKAD.
“Kami menjawab berdasarkan data, jika ada yang belum puas dan diperdalam, kita bisa dilanjutkan dalam pertemuan mendatang. Pada prinsipnya kita terbuka, namun regulasi dan aturan harus ditegakan sebagai edukasi semua pihak. Ada hal prinsip yang tidak bisa kita jawab menyangkut aturan,” tandas Kamsari.
Diberitakan sebelumnya, pada anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Indramayu menjalankan sejumlah program belanja daerah, termasuk untuk kebutuhan operasional kendaraan mobil sewa inventaris pejabat dinas.
Berdasarkan data dari portal resmi, pengadaan pemerintah yang terakses pada Senin, 6 April 2026, tercatat lima paket pengadaan sewa kendaraan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kendaraan operasional kantor dan lapangan, yang digunakan oleh pejabat eselon II dan III.
Seluruh paket pengadaan ini dimenangkan oleh satu penyedia, yakni Cirebon Renault Indonesia. Adapun total anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp9.21 miliar.
Jenis kendaraan yang disewa meliputi Toyota Innova Zenix sebanyak 10 plus 2 unit yang diperuntukkan bagi pejabat setara Eselon II, serta Suzuki XL7 sebanyak 63 plus 10 plus 45 totalnya untuk setara eselon 3 sebanyak 118 unit yang menghabiskan anggaran sebesar Rp9,2 miliar. (Agus Sulist/Cho)
