Ada apa dengan DPRD Kuningan…..? Tarik Ulur JLTS Menandakan Banyak Kepentingan yang tidak Jelas
Kuningan Patrolinews86.com – Menelisik proyek Jlts ( jalan lingkar timur selatan) Merupakan proyek Nasional (PRONAS) yang masuk ke program “REBANA”,yang mana kabupaten Kuningan dalam hal ini PEMDA Kuningan telah melaksanakan prosesnya sampe pembebasan lahan, namun entah kenapa program JLTS mendadak sepi bagaikan angin malam tidak jelas akan arah nya, hal ini tentu membuat tanda tanya besar apakah di lanjut atau di berhentikan total.
Menanggapi masalah ini Selasa,3 /10/2023, Kadis PUTR yang baru ,Ir,Puttu menjelaskan bahwa kami sesungguhnya kami pihak pemda ingin melanjutkan program JLTS ini,karna kami (pemda) sudah sampe tahapan pembebasan lahan yang dimulai dari Windujanteun,Citangtu dan Cibinuang yang mana anggaran dari APBD tahun 2022,serta kami sudah menganggarkan dari APBD tahun 2023 senilai 30 milyar namun setiap rapat pembahasan di dewan selalu di tolak,dengan berbagai alasan efisiensi.”Ungkapnya”
Masih dikata Puttu,kami si berharap program ini kalau bisa berjalan ya minimal sampe Winduhaji,karna pihak kementrian sudah siap dengan anggaran dari pusat senilai Rp.150 milyar,meskipun hanya untuk pembukaan jalan sampe pengerasan tetapi nantinya kan bisa di lanjut,karna melihat mampaat dan kepentingan jlts ini untuk masyarakat Kuningan,seperti JLTU dulu terhambat dengan pembebasan lahan di garatengah,kedungarum,tapi setelah kami selesaikan kan sekarang masyarakat bisa menikmati dan suatu kebanggaan bagi masyarakat Kuningan dengan adanya JLTS
Tapi kami (pemda ) Kuningan dalam hal ini Pak Bupati akan berusaha merealisasikan JLTS ini,dengan berusaha mencari sumber dari ya semisal dari BANKEU,karna dulu sewaktu Pak Gubernur Ridawan Kamil belum lengser akan membantu Kuningan,mudah mudah bisa di realisasikan meskipun sampe Winduhaji,karna anggaran yang di butuhkan tinggal 8 milyar lebih.”pungkasnya”
Mendengar penjelasan Kadis PUTR Kuningan,Sekjen SiGAP Jabar yang ikut menemai awak patroli.Bang Sukendar .SH,angkat Bicara.Mendengar penjelasan Kadis PUTR,ini jelas penentu kebijakan kesalahan ada di DPRD Kuningan,kenapa sampe anggaran APBD tahun 2023 di tolak untuk pembelian aset tanah yang notabenya nanti menjadi milik pemda di tolak,ada apa..??????” heranya”
Jelas pihak Pemda itu ingin menjadikan tata kota Kuningan menjadi bagus,kan lihat sekarang JLTS bisa di rasakan mampaatnya oleh masyarakat Kuningan.
Padahal dalam keterangan kadis PUTR itu jelas harus ada pembebasan lahan dulu,baru pihak pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp.150 milyar,apa yang salah dan apa yang di sangsikan,jadi jelas di sini menurut kaca mata saya DPRD Kuningan tidak ikut mendukung program nasional (pronas),tapi kita juga perlu maklum mungkin belum ada titik temu dalam hal yang tak perlu saya sebutkan atau di duga juga ada muatan politik karna ini masuk tahun politik.”ungkapnya”
Masih menambahkan Sukendar SH,tapi saya apresiasi dan angkat jempol kepada pemda Kuningan dalam hal ini pak Bupati yang akan mencari dana untuk menyelesaikan program jlts ini,semoga berhasil dan janji Ridwan Kamil yang akan membantu Kuningan dapat terealisasi.
Sudah benar banyak sumber dana yang akan di dapat kalau memang untuk kepentingan masyarakat Kuningan,apalagi Bankeu yang tidak perlu ribet ribet musyawarah sama dewan,memang kami selaku masyarakat Kuningan perlu transparansi keterbukaan anggaran bisa tidak ada prasangka buruk terhadap Pemda,karna kami yakin setiap program nasional yang telah berhasil,akan dapat di rasakan oleh masyarakat Kuningan.
Namun sekali lagi saya menyayangkan sekali program JLTS ini di duga di hambat oleh mitra Pemda sendiri Yakni DPRD Kuningan,entah ada apa dan ada tujuan apa atau belum ada nya apa???????,kok bisa di tolak APBD tahun 2023 untuk pembelian tanah buat program JLTS,tapi sudah lah itu dinamika”KITA TANYAKAN SAJA PADA RUMPUT YANG BERGOYANG””pungkasnya”
Uus(boy)Patroli 86.
