Kabupaten cirebon, Patrolinews86.Com. – Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri menyoroti proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang dinilai mulai memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ketua PW-FRN Counter Polri, Ridho R atau yang akrab disapa Bang Ridho, menyampaikan kritik keras terkait pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan hingga pengesahan anggaran daerah tersebut.
Menurut Bang Ridho, APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu ataupun kepentingan politik sesaat. Ia menegaskan, publik berhak mengetahui secara rinci arah penggunaan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari pajak dan dana negara.
“APBD Kabupaten Cirebon 2026 jangan sampai menjadi ruang gelap yang penuh tanda tanya. Semua proses harus terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika ada permainan atau kepentingan tertentu di balik pengesahan anggaran, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Bang Ridho, Selasa (12/5/2026).
PW-FRN Counter Polri juga meminta seluruh pihak terkait, mulai dari eksekutif hingga legislatif, untuk tidak alergi terhadap kritik publik. Menurutnya, pengawasan masyarakat dan media merupakan bagian penting dalam menjaga agar anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sorotan tajam ini muncul karena masyarakat dinilai masih minim mendapatkan informasi detail terkait prioritas pembangunan, pembagian anggaran, hingga program-program strategis yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 mendatang.
Bang Ridho menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses penggunaan APBD agar berjalan transparan, profesional, dan bebas dari dugaan praktik penyimpangan. Ia juga meminta aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan ikut aktif melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami tidak ingin APBD hanya menjadi formalitas pengesahan di atas meja tanpa pengawasan nyata. Rakyat harus tahu ke mana uang mereka digunakan. Jangan sampai ada oknum yang bermain di balik kepentingan pembangunan daerah,” ujarnya.
PW-FRN Counter Polri berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat membuka ruang komunikasi publik secara luas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
(H.Stjo/ red)
