Kabupaten Cirebon, Patrolinews 86.Com – Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri (PW-FRN Counter Polri) Cirebon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang saat ini mulai menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan jajaran PW-FRN Counter Polri Cirebon saat berbincang bersama awak media di salah satu rumah makan di wilayah Cirebon, Selasa (12/5/2026).
Dalam keterangannya, PW-FRN Counter Polri menilai proses pembahasan hingga pengesahan APBD harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mereka menegaskan, anggaran daerah merupakan uang rakyat yang penggunaannya wajib diawasi secara ketat agar tidak terjadi dugaan penyimpangan maupun permainan anggaran.
“Kami meminta KPK untuk ikut turun tangan melakukan pengawasan terhadap proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Jangan sampai ada dugaan permainan anggaran, titipan proyek, ataupun kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan PW-FRN Counter Polri Cirebon kepada awak media.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat mengetahui arah penggunaan anggaran daerah yang nilainya mencapai triliunan rupiah tersebut. Selain itu, pengawasan dari lembaga penegak hukum dinilai perlu guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
PW-FRN Counter Polri juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan dan kebijakan publik di Kabupaten Cirebon agar berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip good governance.
“APBD harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, transparansi wajib dikedepankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai pernyataan dan dorongan pengawasan terhadap proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 tersebut.
( H. StJ/ red)
