MAJALENGKA –patrolinews86.com -Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program prioritas daerah. Penguatan peran pemerintah desa dalam hal penganggaran, pendampingan, dan fasilitasi program menjadi fokus utama guna mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) serta meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut merupakan upaya nyata dalam memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh warga, khususnya mereka yang terhenti di jenjang pendidikan formal. “Kami meminta desa memiliki data ATS secara akurat, terutama warga usia hingga 24 tahun, agar intervensi pendidikan dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” ujarnya di Majalengka, Rabu.
Untuk mendukung program tersebut, Bupati menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar memastikan setiap desa mampu mengalokasikan Dana Desa untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, khususnya Paket B dan Paket C. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi urusan sekolah atau Dinas Pendidikan (Disdik), tetapi juga pemerintah desa, dinas terkait, hingga masyarakat.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berharap percepatan penanganan ATS dan peningkatan RLS di Majalengka dapat tercapai lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Muhamad Umar Ma’ruf, menyebut pendidikan kesetaraan sebagai elemen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing daerah. Saat ini, RLS di Majalengka pada 2025 baru mencapai 7,81 tahun, masih tertinggal dari angka nasional 9,07 tahun maupun Jawa Barat 9,14 tahun.
Menurut Umar, peningkatan RLS dapat dikejar melalui kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh desa. “Kami sudah melakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Majalengka dan desa terkait implementasi program kesetaraan,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan pendidikan, Umar juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada guru mengingat tantangan profesi yang semakin kompleks di era digital. Pemkab Majalengka terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
“Saat ini ada sekitar 13 ribu guru di Majalengka yang bertugas di 343 desa dan kelurahan pada 26 kecamatan,” ungkapnya.
Langkah strategis Pemkab Majalengka ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pembangunan pendidikan serta peningkatan kualitas SDM secara merata di seluruh wilayah.
( lip. H. Sutejo)
