Lemahnya Monitoring dan Evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Selasa, 7 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lemahnya Monitoring dan Evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Oleh :  Widi Mulyadi, S.Kom., M.Si

Jakarta, _ Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini memiliki tujuan mulia: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai demi mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan kognitif.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, salah satunya akibat lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang seharusnya menjadi tulang punggung keberhasilan program.

Kelemahan dalam monitoring terlihat dari tidak konsistennya pendataan penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa sekolah mendapatkan distribusi makanan secara rutin, sementara sekolah lain tidak memperoleh pasokan dengan alasan administrasi dan keterbatasan logistik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kurangnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari sisi evaluasi, belum ada mekanisme baku yang mengukur efektivitas program terhadap peningkatan status gizi peserta didik. Penilaian sering kali hanya berfokus pada capaian kuantitatif, seperti jumlah makanan yang disalurkan atau nilai anggaran yang terserap, tanpa memperhatikan kualitas dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Padahal, keberhasilan program sosial tidak cukup diukur dari angka penyaluran, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas publik masih rendah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi jarang dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit mengawasi jalannya program. Ketiadaan audit gizi dan pengawasan independen juga memperbesar risiko penyimpangan, baik dari segi kualitas bahan makanan maupun penggunaan dana.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi melalui pendekatan berbasis data dan pelibatan berbagai pihak termasuk sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Evaluasi yang komprehensif akan membantu memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

Tanpa perbaikan serius pada aspek pengawasan dan evaluasi, program ini berpotensi kehilangan makna dan efektivitasnya. Apa yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas gizi yang layak, bisa berubah menjadi sekadar formalitas kebijakan tanpa dampak signifikan bagi masa depan bangsa. Dan
Tanpa pengawasan yang kuat, program ini mudah berubah menjadi sekadar seremonial politik, bukan solusi nyata. Banyak laporan menunjukkan bahwa distribusi makanan tidak merata, kualitas gizi tidak terukur, dan penggunaan anggaran sering tidak transparan. Beberapa sekolah menerima bantuan berlimpah, sementara sekolah lain tak tersentuh sama sekali.

Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada sistem evaluasi yang konsisten untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak
Program Makan Bergizi Gratis semestinya tidak hanya berhenti di meja kebijakan. Ia harus turun sampai ke meja makan anak-anak Indonesia, dengan gizi yang benar, distribusi yang adil, dan pengawasan yang ketat. Tanpa monitoring dan evaluasi yang serius, semua tinggal slogan tanpa rasa, janji tanpa bukti.

(Widi Mulyadi, S.Kom., M.Si | Ketua Umum Aspirasi Rakyat Indonesia Bersatu(ARIB) | Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMPN 92 Jakarta)

Berita Terkait

APBD Kabupaten Cirebon 2026 Jadi Sorotan: Transparansi Dipertanyakan, Siapa Bermain?
KDM : Keraton di Cirebon akan Direvitalisasi dan Bakal Dibangun Plataran Caruban
Satuan Pelayanan Cirebon Distribusi MBG Masuk Ke Wilayah Indramayu Pertanyaan Juklak Dan Juknisnya
Tinjau Pelatihan Vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Wapres Dukung Penguatan SDM Berdaya Saing Global
FOKBI Kabupaten Klaten Resmi Terbentuk, Tantyo Hatmono Didapuk Jadi Ketua.
Rutan Kelas IIB Boyolali Gelar Apel dan Penandatanganan Ikrar Bersama,
PANGBES LASKAR KUDA PUTIH INGATKAN WAMENTAN SUDARYONO
Agung Sulistio Soroti Polemik Harga Pertalite, Agung Sulistio: “Rakyat Jangan Dibingungkan dengan Logika Harga BBM”
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 06:42 WIB

APBD Kabupaten Cirebon 2026 Jadi Sorotan: Transparansi Dipertanyakan, Siapa Bermain?

Selasa, 12 Mei 2026 - 01:25 WIB

KDM : Keraton di Cirebon akan Direvitalisasi dan Bakal Dibangun Plataran Caruban

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:37 WIB

Satuan Pelayanan Cirebon Distribusi MBG Masuk Ke Wilayah Indramayu Pertanyaan Juklak Dan Juknisnya

Sabtu, 9 Mei 2026 - 13:31 WIB

Tinjau Pelatihan Vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Wapres Dukung Penguatan SDM Berdaya Saing Global

Jumat, 8 Mei 2026 - 17:59 WIB

FOKBI Kabupaten Klaten Resmi Terbentuk, Tantyo Hatmono Didapuk Jadi Ketua.

Berita Terbaru

PEMERINTAH DAN PARLEMEN

KDM : Keraton di Cirebon akan Direvitalisasi dan Bakal Dibangun Plataran Caruban

Selasa, 12 Mei 2026 - 01:25 WIB

eropa365