MAJALENGKA, Patrolinews86.com— Proyek pembangunan Jembatan Leuweunggede di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp7,35 miliar resmi dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Laporan pengaduan ini dilayangkan menyusul temuan dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan proyek dengan kondisi infrastruktur akses jalan di lapangan.
Berdasarkan dokumen laporan pengaduan serta data pada papan informasi proyek, pekerjaan tersebut tercatat dengan nama Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten (Pembangunan Jembatan Leuweunggede) dengan nilai kontrak sebesar Rp7.352.119.890.
Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka ini memiliki nomor surat pesanan EP-01KWY1NHR9D291KX9K9Y6DDNGH dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan target penyelesaian pada 12 Desember 2026.
Sorotan Perencanaan dan Akses Jalan
Dalam keterangannya, LSM Generasi mempertanyakan urgensi serta kesiapan perencanaan teknis di balik pembangunan jembatan penghubung Desa Leuweunggede, Kecamatan Jatiwangi, dengan Desa Waringin, Kecamatan Palasah tersebut.
Pihak pelapor menilai kondisi akses jalan menuju titik jembatan saat ini belum memadai dan dinilai tidak layak untuk menunjang fungsi jembatan beranggaran miliaran rupiah tersebut secara optimal.
Selain persoalan perencanaan akses jalan, pelaksanaan proyek Jembatan Leuweunggede sebelumnya juga sempat menuai sorotan publik terkait dugaan lemahnya pengawasan dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Sejumlah catatan lapangan menyebutkan adanya pekerja yang beraktivitas tanpa alat pelindung diri (APD) lengkap serta kondisi fasilitas sementara (direksi keet) yang dinilai kurang layak.
Progres Fisik Capai 95 Persen
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas PUTR sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan jembatan plat girder sepanjang 40 meter ini merupakan proyek strategis untuk memangkas jarak tempuh dan menggerakkan roda perekonomian warga di dua kecamatan.
Berdasarkan laporan perkembangan proyek pertengahan November 2026, progres fisik pembangunan jembatan disebut telah mencapai 95 persen dan memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor berharap APH dapat segera menindaklanjuti dokumen pengaduan guna memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas PUTR Kabupaten Majalengka maupun kontraktor pelaksana guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait laporan tersebut sesuai dengan prinsip keberimbangan berita (cover both sides).
(Red/Tim Investigasi)

























