*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*
Sistem hukum Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Namun norma tertulis bisa saja mengalami kekakuan. Peraturan tertulis cenderung tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menegakkan keadilan.
Suatu undang-undang mungkin terasa adil saat pertama kali disahkan. Namun seiring berjalannya waktu, aturan tersebut bisa menjadi usang. Penerapan hukum tertulis secara kaku dapat melahirkan ketidakadilan yang nyata.
Prinsip latin menyatakan lex dura sed tamen scripta, yakni undang-undang itu kejam tetapi memang demikian bunyinya. Namun hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara yang melukai rasa keadilan masyarakat. Hukum hadir untuk memberikan solusi dan keadilan.
Di sinilah asas contra legem memainkan peran penting. Asas contra legem merupakan wewenang hakim untuk mengesampingkan pasal undang-undang. Langkah ini diambil demi mencapai keadilan substantif bagi para pihak.
Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga dituntut menggali, memahami, dan mewujudkan nilai-nilai keadilan melalui pertimbangan hukum yang aktif, arif, dan bijaksana.
Penerapan contra legem bukanlah bentuk pelanggaran hukum. Tindakan ini memiliki landasan yuridis yang kuat. Kewenangan ini diamanatkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan mandat tegas. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Aturan ini menjadi dasar utama bagi ijtihad hakim.
Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga landasan utama. Landasan tersebut mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Sebelum memutus perkara, hakim melewati tahap konstantir, kualifisir, dan konstituir. Tahapan ini menjamin bahwa ijtihad hakim dilakukan secara terukur dan rasional.
Dapat dipahami bahwa penerapan contra legem merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional hakim dalam menegakkan keadilan, bukan tindakan yang dilakukan di luar hukum. Kewenangan tersebut harus dijalankan melalui penalaran hukum yang cermat dengan memperhatikan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis serta tahapan pemeriksaan perkara secara sistematis.
Dalam praktik peradilan, penerapan asas contra legem dapat ditemukan pada hukum keluarga. Salah satu contoh nyata berada pada sengketa hak asuh anak (hadhanah). Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak belum mumayyiz jatuh ke tangan ibu kandung. Aturan ini bersifat normatif dan umum.
Namun realitas persidangan bisa saja menunjukkan kondisi sebaliknya. Dalam beberapa perkara tertentu, ibu kandung terbukti tidak sanggup memberikan pengasuhan yang layak atau melalaikan anak.
Dalam kondisi demikian, hakim menggunakan kewenangan contra legem. Hakim menyimpangi Pasal 105 KHI dan menyerahkan hak asuh kepada ayah. Pertimbangan utama hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Langkah tersebut menunjukkan bahwa contra legem dapat menjadi instrumen korektif terhadap hukum positif. Penerapannya memungkinkan hakim menghindari hasil penegakan hukum yang bertentangan dengan keadilan. Dengan itu, hukum dapat diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan yang nyata.
Penerapan asas contra legem tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Asas ini harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Contra legem merupakan langkah korektif ketika penerapan hukum tertulis justru menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penggunaannya hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu.
Hakim tetap wajib menjaga agar kewenangan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Setiap penyimpangan dari ketentuan tertulis harus memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat.
Dalam putusannya, hakim harus menguraikan ratio decidendi secara utuh, logis, dan transparan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar alasan pengesampingan norma dapat diuji secara rasional dan dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pengesampingan undang-undang hanya dapat dilakukan apabila penerapannya secara nyata bertentangan dengan keadilan. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif harus tetap menjadi landasan utama.
Kuningan, 16 November 2026
Hormat Kami,
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum

























