Kab. Cirebon Patrolinews86.com – Penolakan terhadap rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus disuarakan masyarakat. Warga menegaskan tidak menghendaki pembangunan fasilitas tersebut di wilayah mereka sebelum seluruh persoalan lingkungan, tata ruang, kelayakan lokasi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dijelaskan secara terbuka.

Penolakan tersebut bukan sekadar persoalan perubahan jadwal ataupun lokasi audiensi. Masyarakat menilai persoalan mendasarnya terletak pada kelayakan lingkungan dan kemampuan wilayah dalam menanggung tambahan beban aktivitas industri yang telah lebih dahulu beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
Kekhawatiran warga semakin menguat setelah beredarnya dokumen presentasi berjudul Rencana Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi RDF, TPST Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang disiapkan untuk dipresentasikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada November 2026.

Dalam dokumen tersebut, PT RDF Energi Nusantara (Organic Group) tercantum sebagai pemilik proyek, sedangkan perancang arsitekturnya adalah Ciptamaya Nuswantara Konsultan Arsitektur.
Rencana fasilitas tersebut berlokasi di TPST Gempol, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dengan kapasitas pengolahan yang direncanakan mencapai 200 ton per hari (ton per day/TPD).
Fasilitas itu dirancang untuk mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar jumputan padat yang selanjutnya direncanakan dipasarkan kepada industri pengguna, termasuk industri semen dan pembangkit listrik.
Informasi tersebut memperlihatkan bahwa rencana pembangunan TPST bukan sekadar pembangunan tempat penampungan sampah biasa. Proyek ini mencakup fasilitas pengolahan berskala besar dengan kegiatan penerimaan sampah, pemilahan, pencacahan, pengeringan, pengepakan, hingga pengiriman produk RDF.
Kapasitas 200 Ton Per Hari, Warga Berhak Mempertanyakan Dampaknya
Dalam dokumen presentasi halaman 6, kapasitas pengolahan fasilitas direncanakan mencapai 200 ton sampah per hari.
Proses pengolahannya mencakup delapan tahapan, yakni jembatan timbang, tipping floor, prapemilahan, pencacahan primer, pengeringan, pencacahan sekunder, pengepakan, dan penyimpanan RDF.
Sementara itu, halaman 7 menjelaskan adanya penggunaan sejumlah peralatan, antara lain feeding hopper, apron conveyor, bag breaker, trommel screen, pemisah magnetik, mesin pengering, shredder, dan mesin pengepres atau baler.
Aktivitas tersebut tentu membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang benar-benar terukur, mengingat pengolahan sampah dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan persoalan bau, debu, air limbah, kebisingan, hingga peningkatan lalu lintas kendaraan pengangkut.

Dalam pernyataan yang disampaikan warga, sedikitnya tujuh jenis kegiatan usaha dan industri telah beroperasi di kawasan sekitar, yakni pabrik semen, dua unit Asphalt Mixing Plant (AMP), tempat penimbunan batu bara, stone crusher atau penggilingan batu, batching plant atau fasilitas produksi beton, industri briket berbahan batok kelapa, serta area parkir kendaraan kargo.
Menurut warga, berbagai aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan debu, asap, dan emisi dengan tingkat serta karakteristik berbeda-beda.
Kondisi tersebut menjadi alasan masyarakat mempertanyakan kelayakan wilayah Palimanan Barat apabila kembali dibebani dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 200 ton per hari.
Warga meminta pemerintah dan pihak yang merekomendasikan lokasi tersebut tidak hanya mengandalkan kajian administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan faktual terhadap kondisi lingkungan di lapangan.
Pemeriksaan tersebut semestinya mencakup kualitas udara, potensi pencemaran, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta dampak kumulatif dari seluruh kegiatan usaha yang telah beroperasi.
Dokumen Proyek Ungkap Sejumlah Persyaratan Masih Perlu Dipastikan
Salah satu bagian penting dalam dokumen presentasi TPST Gempol terdapat pada halaman 25 yang berjudul Perizinan yang Perlu Disiapkan.
Dalam tabel tersebut, terdapat sejumlah aspek yang statusnya belum dinyatakan selesai.
Pertama, persetujuan lingkungan masih tercantum dengan status perlu disiapkan.
Kedua, kesesuaian tata ruang masih berstatus perlu dipastikan.
Ketiga, izin lahan DJKA dan PN GAS serta kepastian batas ruang milik jalan (ROW) untuk akses menuju lokasi masih perlu dipastikan.
Keempat, persetujuan bangunan baru akan diproses setelah gambar kerja tersedia.
Kelima, kajian lalu lintas terkait dampak kendaraan terhadap Jalan Raya Cirebon–Palimanan juga masih tercantum dengan status perlu disiapkan.
Fakta dalam dokumen tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat.
Artinya, berdasarkan presentasi yang disiapkan pengembang, masih terdapat sejumlah persyaratan dan aspek teknis yang harus dipastikan sebelum proyek melangkah ke tahap pelaksanaan.
Karena itu, masyarakat berhak mempertanyakan apakah seluruh persyaratan lingkungan, tata ruang, pertanahan, dan teknis telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai rencana pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan penyelesaian kewajiban administratif dan kajian yang seharusnya menjadi dasar kelayakan proyek.
Neraca Pengolahan Sampah Belum Terperinci
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting terdapat dalam halaman 17 dokumen presentasi, yakni mengenai neraca massa pengolahan sampah.
Dokumen tersebut mencantumkan kapasitas sampah masuk sebesar 200 ton per hari. Namun, jumlah hasil produksi RDF, residu, serta susut air dan lindi masih ditulis dalam bentuk kolom kosong atau belum ditentukan.
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa angka pembagian tersebut baru akan diisi setelah dilakukan uji karakteristik sampah dan uji coba proses.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai berapa banyak sampah yang nantinya benar-benar dapat diolah menjadi RDF, berapa banyak yang tersisa sebagai residu, serta bagaimana mekanisme penanganan sisa pengolahan tersebut.
Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara transparan mengenai komposisi sampah yang akan diterima, karakteristik bahan baku, potensi residu, dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan.
Apalagi, halaman 18 dokumen tersebut menyebutkan bahwa calon pengguna RDF, seperti industri semen, pembangkit listrik, dan industri lain yang menggunakan boiler atau tungku, masih sebatas calon pengguna dan belum memiliki kesepakatan pembelian.
Dengan demikian, kepastian penyerapan hasil produksi juga menjadi salah satu hal yang patut dijelaskan kepada publik.
Sistem Pengendalian Bau dan Pencemaran Harus Dibuktikan
Dalam dokumen halaman 19, pihak pengembang memaparkan sejumlah rencana pengendalian dampak lingkungan.
Untuk mengendalikan bau, direncanakan penggunaan wet scrubber dan biofilter, sedangkan pengendalian debu menggunakan sistem cyclone.
Air lindi direncanakan dialirkan ke UPAL atau unit pengolahan air lindi sebelum dibuang ke saluran. Sementara itu, pengendalian kebisingan direncanakan melalui penempatan mesin di dalam bangunan tertutup dan penanaman pepohonan di sisi permukiman.
Dokumen tersebut juga menyebutkan rencana pemantauan berkala terhadap kualitas udara, bau, air limbah, dan kebisingan yang akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya diberikan gambaran mengenai teknologi pengendalian pencemaran.
Pemerintah dan pengembang harus dapat membuktikan efektivitas sistem tersebut melalui kajian teknis, hasil pengukuran, standar baku mutu, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sistem tersebut akan bekerja ketika fasilitas beroperasi dengan kapasitas rencana 200 ton sampah setiap hari, terlebih apabila terdapat akumulasi dampak dari kegiatan industri lain di kawasan sekitar.
Minta Dasar Rekomendasi Lokasi TPST Dibuka
Masyarakat mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah atau pihak terkait dalam merekomendasikan wilayah Kecamatan Gempol, khususnya kawasan Palimanan Barat, sebagai lokasi pembangunan TPST.
Mereka meminta agar dokumen kajian lingkungan, hasil pengukuran kualitas udara, pertimbangan tata ruang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penentuan lokasi dibuka kepada publik.
Warga juga meminta agar dilakukan verifikasi lapangan bersama pihak independen sehingga hasil kajian benar-benar mencerminkan kondisi aktual, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau penilaian sepihak.
“Kalau memang sudah dilakukan kajian, silakan hadirkan pihak yang merekomendasikan lokasi tersebut. Mari kita periksa bersama, apakah hasil kajiannya benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan keberadaan industri yang sudah lebih dahulu beroperasi beserta potensi akumulasi pencemarannya,” demikian substansi keberatan yang disampaikan masyarakat.
Bagi warga, pembangunan fasilitas pengolahan sampah semestinya tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Audiensi Ketiga, Warga Tegaskan Sikap Penolakan
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, masyarakat Palimanan Barat juga mengagendakan audiensi ketiga dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam seruan warga, titik kumpul direncanakan di Kantor Desa Palimanan Barat setelah waktu zuhur, dengan agenda audiensi pukul 13.00 WIB di gedung DLH.
Masyarakat diajak hadir untuk mendengarkan paparan kajian dari pihak terkait, mencermati dasar pertimbangan penentuan lokasi, serta menyampaikan keberatan secara langsung.
Namun, warga menegaskan bahwa kehadiran dalam audiensi bukan berarti menyetujui rencana pembangunan TPST.
Mereka menyatakan tetap membawa amanah masyarakat yang menolak keberadaan fasilitas tersebut di wilayah Palimanan Barat.
Perubahan jadwal, tempat, maupun waktu pelaksanaan audiensi, menurut sikap yang disampaikan warga, tidak akan mengubah substansi tuntutan mereka.
Menariknya, dalam halaman 23 dokumen presentasi, pengembang mencantumkan rencana sosialisasi dan keterlibatan warga, termasuk pemaparan rencana kepada Desa Palimanan Barat dan Desa Ciwaringin bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Dokumen itu juga memuat rencana perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar serta penyediaan kanal pengaduan terkait bau, kebisingan, dan lalu lintas kendaraan.
Namun, dokumen tersebut secara tegas menyebutkan bahwa jadwal dan bentuk sosialisasi masih akan disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Hal ini semakin memperkuat pentingnya keterlibatan masyarakat secara bermakna sejak tahap perencanaan, bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan dianggap final.
Saeful Yunus: Jangan Jadikan Masyarakat Korban Kebijakan yang Tidak Transparan

Pemerhati kebijakan publik sekaligus aktivis ’98, Saeful Yunus, dalam draf pernyataan yang disiapkan untuk dikonfirmasi, menyampaikan kritik keras terhadap proses perencanaan pembangunan TPST yang dinilai harus mengedepankan transparansi, kehati-hatian, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu bersemangat membangun fasilitas pengolahan sampah, tetapi justru mengabaikan suara masyarakat yang setiap hari harus hidup berdampingan dengan aktivitas industri di sekitarnya.
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari kepentingan proyek, investasi, atau keuntungan ekonomi. Keselamatan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat harus menjadi prioritas utama,” tegas Saeful dalam draf pernyataan tersebut.
Ia menilai, apabila suatu wilayah telah menanggung berbagai aktivitas industri yang berpotensi menghasilkan pencemaran, maka rencana penambahan fasilitas baru wajib didahului evaluasi lingkungan secara menyeluruh.
“Jangan hanya menunjukkan dokumen kajian di atas meja. Buka datanya, tunjukkan hasil pengukurannya, hadirkan pihak yang menyusun kajian, dan buktikan bahwa kondisi di lapangan memang masih memungkinkan. Kalau ada persoalan terkait daya dukung lingkungan, jangan dipaksakan. Pemerintah harus berani mengevaluasi, bahkan mempertimbangkan pembatalan lokasi apabila persyaratan lingkungan tidak terpenuhi,” lanjutnya.
Saeful juga mengingatkan bahwa masyarakat bukan sekadar objek sosialisasi yang hanya diminta mendengarkan keputusan pemerintah.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, bertanya, mengkritisi, dan menyampaikan keberatan. Jangan sampai istilah kesejahteraan dan peningkatan ekonomi dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak warga. Pemerintah harus ingat, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melindungi rakyat, bukan justru menambah beban persoalan bagi mereka,” tandasnya.
DPRD Diminta Kawal Aspirasi Masyarakat
Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menilai penentuan lokasi pembangunan TPST semestinya disertai kajian dampak yang matang serta komunikasi yang memadai dengan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan alternatif lokasi apabila keberatan warga tidak dapat diselesaikan.
Kabupaten Cirebon memang membutuhkan solusi pengelolaan sampah. Namun, kebutuhan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka urgensi pembangunan TPST, dasar pemilihan lokasi, kapasitas fasilitas, jenis sampah yang akan diolah, teknologi yang digunakan, mekanisme pengendalian bau dan pencemaran, hingga sistem pengawasan operasionalnya.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai kepastian pasokan sampah, skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pengembang, biaya pengolahan, serta kepastian pasar bagi produk RDF.
Pasalnya, halaman 28 dokumen presentasi masih mencantumkan sejumlah komponen kerja sama dalam bentuk kolom yang belum diisi, termasuk nilai biaya pengolahan, jaminan pasokan, jangka waktu kerja sama, dan mekanisme evaluasi.
Informasi tersebut penting diketahui masyarakat karena menyangkut keberlanjutan proyek dan kemungkinan adanya konsekuensi anggaran maupun kewajiban pemerintah daerah.
Dasar Hukum dan Hak Masyarakat atas Lingkungan Sehat
Persoalan rencana pembangunan TPST tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
Beberapa regulasi yang relevan untuk menjadi acuan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menjadi landasan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 65 mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hak memperoleh informasi, berpartisipasi, serta mengajukan keberatan terkait perlindungan lingkungan hidup.
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, perlindungan mutu udara, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif.
Dengan demikian, penentuan lokasi TPST harus memperhatikan persyaratan lingkungan yang berlaku, kesesuaian tata ruang, serta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jenis dokumen lingkungan yang diperlukan harus ditentukan berdasarkan karakteristik dan skala kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Jangan Abaikan Suara Warga
Penolakan masyarakat Palimanan Barat menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan fasilitas.
Pemerintah juga harus memastikan lokasi yang dipilih benar-benar layak secara lingkungan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Apalagi, dokumen presentasi proyek sendiri masih mencantumkan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari kepastian lahan dan ROW, kajian lingkungan, perizinan, hingga kesepakatan komersial.
Pada halaman 29, dokumen tersebut juga menempatkan penyelesaian pembebasan lahan petak nomor 46 sampai 78 di Blok Lebak Pilang, Desa Palimanan Barat, sebagai salah satu langkah lanjutan yang harus dipastikan bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Artinya, masih ada sejumlah tahapan yang perlu mendapatkan kepastian sebelum proyek bergerak menuju pelaksanaan.
Transparansi dokumen, keterbukaan hasil kajian, dialog yang bermakna, serta pemeriksaan langsung kondisi lapangan menjadi langkah penting sebelum keputusan pembangunan ditetapkan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan dan tidak menganggap penolakan warga sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, aspirasi tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan yang demokratis.
Pembangunan boleh direncanakan, investasi boleh ditawarkan, dan teknologi pengolahan sampah boleh dikembangkan. Namun, semua itu tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jangan Paksa Kehendak. Jangan Korbankan Hak Rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, Tim media belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, PT RDF Energi Nusantara (Organic Group), pihak yang merekomendasikan lokasi pembangunan TPST, maupun Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana terkait sejumlah pertanyaan mengenai dasar penentuan lokasi, status perizinan, hasil kajian lingkungan, kapasitas pengolahan, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak tersebut guna memperoleh konfirmasi dan melengkapi pemberitaan secara berimbang. (Tim)

























