SUBANG Patrolinews86.com – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Subang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan evaluasi dan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Subang. Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran makanan dan minuman (mamin) bagi para atlet Kabupaten Subang yang berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat Tahun 2026.
Sorotan PD GPI Kabupaten Subang muncul setelah adanya informasi dan keluhan mengenai kualitas makanan yang diberikan kepada para atlet. Padahal, berdasarkan informasi anggaran yang menjadi perhatian GPI, alokasi biaya makanan disebut mencapai Rp60.000 per porsi untuk setiap kali makan, sebelum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, nilai anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualitas makanan yang diterima oleh sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor).
Ketua Umum PD GPI Kabupaten Subang, Diny Khoerudin, yang akrab disapa Pidi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, kebutuhan konsumsi atlet seharusnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah, terlebih para atlet sedang menjalankan tugas membawa nama baik Kabupaten Subang dalam ajang olahraga tingkat provinsi.
“Disparpora ini sudah zalim terhadap para atlet Subang dari berbagai cabor yang ikut Porprov. Masa iya makanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran semestinya? Ada telur busuk, ada tumisan busuk, apalagi buah yang diberikan malah salak. Apakah itu cocok untuk menunjang kebutuhan gizi para atlet? Bagaimana mau mendapatkan medali sebanyak-banyaknya jika dalam urusan gizi saja sudah dimainkan,” ujar Pidi kepada media, Selasa (17/11/2026).
Pidi menegaskan bahwa persoalan konsumsi atlet bukan perkara sepele. Ketersediaan makanan yang layak, sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi merupakan bagian penting dalam menunjang kondisi fisik serta pemulihan tenaga atlet selama mengikuti pertandingan.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Disparpora semestinya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Terlebih, para atlet telah berjuang membawa nama Kabupaten Subang dan membutuhkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Apabila benar ditemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran, spesifikasi makanan, dan realisasi di lapangan, maka hal tersebut harus ditelusuri secara terbuka dan objektif.
*Soroti Uang Transport Peserta Pelatihan OKP yang Belum Dicairkan*
Tidak hanya persoalan konsumsi atlet Porprov 2026, PD GPI Kabupaten Subang juga menyoroti pelaksanaan kegiatan pelatihan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang diselenggarakan oleh Disparpora Kabupaten Subang.
Pidi menyampaikan bahwa hingga saat ini uang transport yang sebelumnya dijanjikan kepada para peserta pelatihan OKP belum juga diterima.
Padahal, kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak 5 November 2026. Namun, sampai Selasa (17/11/2026), menurut informasi yang diterima pihaknya, hak transportasi peserta yang dijanjikan belum kunjung dicairkan atau diterima oleh para peserta.
“Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan, para peserta sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti pelatihan, tetapi hak transport yang dijanjikan justru tidak kunjung diberikan. Ini harus menjadi perhatian serius. Disparpora harus menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi dengan anggaran kegiatan tersebut,” tegas Pidi.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari Disparpora Kabupaten Subang, terutama mengenai mekanisme pencairan, ketersediaan anggaran, serta alasan belum diterimanya uang transport oleh para peserta.
Menurutnya, transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan administrasi, dan realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
*Desak APH Lakukan Penelusuran dan Audit Jika Ditemukan Indikasi Penyimpangan*
Atas dua persoalan tersebut, PD GPI Kabupaten Subang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan, untuk melakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran Disparpora Kabupaten Subang.
GPI meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan anggaran, nilai kontrak atau pengadaan apabila ada, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan barang maupun jasa yang benar-benar diterima oleh penerima manfaat.
Khusus untuk anggaran konsumsi atlet Porprov 2026, GPI meminta agar dilakukan pencocokan antara nilai anggaran per porsi, spesifikasi menu, jumlah makanan yang disediakan, bukti pengadaan, dan kondisi makanan yang diterima para atlet.
Sementara untuk kegiatan pelatihan OKP, GPI meminta adanya kejelasan mengenai alokasi uang transport peserta, dasar pemberian, mekanisme pencairan, serta penyebab belum diterimanya pembayaran tersebut.
Pidi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Namun, apabila terdapat bukti ketidaksesuaian penggunaan anggaran atau indikasi kerugian keuangan daerah, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung prestasi olahraga dan pengembangan kepemudaan justru tidak dirasakan manfaatnya oleh mereka yang menjadi sasaran program. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta Disparpora terbuka dan APH jangan tutup mata terhadap persoalan ini,” pungkasnya.
PD GPI Kabupaten Subang berharap Pemerintah Kabupaten Subang segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Evaluasi diperlukan agar pengelolaan anggaran di lingkungan Disparpora berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, keberhasilan pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari manfaat nyata yang diterima para atlet, pemuda, serta masyarakat Kabupaten Subang.
Lip yt


























