Pelantikan Pj Sekda Indramayu, Diwarnai Larangan Pers Masuk Pendopo FPWI Kecam Keras!

Minggu, 15 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu, Patrolinews86.com-

Tujuan meliput dan mencari berita adalah kewajiban Insan Pers untuk mengembangkan hasil karyanya dalam pemberitaan yang akan disajikan kepada seluruh masyarakat baik di daerah maupun Nasional. Namun kini Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik,” tegas Chong.

Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500 juta.

“Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tandasnya.

Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.

“FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi, dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

IMG 20261115 WA0007“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran,” ungkap Asmawi.

Menurutnya, pemerintah daerah boleh mengatur keamanan dan tata tertib kegiatan, tetapi jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membatasi kemerdekaan pers tanpa dasar yang jelas.

“Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diperlakukan seolah-olah mengganggu kegiatan pemerintahan. Pemerintah harus memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan hak mencari serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.

Persoalan ini semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat kekuasaan. Ketika wartawan dihalangi mencari informasi, sesungguhnya hak publik untuk mengetahui juga sedang dipertaruhkan.(Agus Sulist/Red)

Berita Terkait

1.500 Santri Tumpah Ruah di Halaman Kantor Camat..! BADKO LPQ Gladagsari Satukan TPA/TPQ dalam Semangat Hari Santri Nasional
Masa Tenang Pilkades, Polres Pekalongan Intensifkan Patroli Jaga Kamtibmas
Larangan Pers Liput Pelantikan Pj. Sekda Indramayu, Merahputih Lawyers Dorong Adukan ke Dewan Pers dan APH
H.Asep Ikhsan Temui Konstituen Dapil VI, dalam Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027
Resmi Dilantik, DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka Diharapkan Jadi Mitra Kritis dan Strategis Pemerintah Daerah
Diduga rangkap jabatan Oknum aparatur Kampung berpotensi merugikan keuangan negara 
Puskesmas Darangdan Gelar Khitanan Massal Gratis Bagi Warga Tidak Mampu
Kapolres Tulang Bawang Barat Hadiri Pelantikan 25 Kepala Tiyuh Terpilih
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 19:28 WIB

1.500 Santri Tumpah Ruah di Halaman Kantor Camat..! BADKO LPQ Gladagsari Satukan TPA/TPQ dalam Semangat Hari Santri Nasional

Minggu, 15 November 2026 - 09:18 WIB

Masa Tenang Pilkades, Polres Pekalongan Intensifkan Patroli Jaga Kamtibmas

Minggu, 15 November 2026 - 09:13 WIB

Pelantikan Pj Sekda Indramayu, Diwarnai Larangan Pers Masuk Pendopo FPWI Kecam Keras!

Minggu, 15 November 2026 - 09:09 WIB

Larangan Pers Liput Pelantikan Pj. Sekda Indramayu, Merahputih Lawyers Dorong Adukan ke Dewan Pers dan APH

Minggu, 15 November 2026 - 09:00 WIB

H.Asep Ikhsan Temui Konstituen Dapil VI, dalam Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027

Berita Terbaru