Larangan Pers Liput Pelantikan Pj. Sekda Indramayu, Merahputih Lawyers Dorong Adukan ke Dewan Pers dan APH

Minggu, 15 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu,Patrolinews86.com-

Deretan panjang dalam tugas Wartawan di lapangan mengalami kendala di beberapa daerah di Indonesia kini terjadi di Kabupaten Indramayu. Pembatasan akses wartawan dalam peliputan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aan Hendrajana Muljadi, di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat malam (13/11/2026), menuai kecaman dari kalangan insan pers dan advokat asal Indramayu.

Merah putih Lawyers menilai pembatasan terhadap sejumlah wartawan dalam kegiatan resmi pemerintahan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Pasalnya, keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Merah putih Lawyers secara tegas mengecam pembatasan akses peliputan tersebut. Mereka menilai kegiatan pelantikan pejabat publik semestinya terbuka bagi media, sepanjang tidak terdapat alasan keamanan atau kendala teknis yang dapat dibenarkan secara objektif dan proporsional.

Menurut Merah putih Lawyers, pembatasan yang dilakukan tanpa penjelasan transparan berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait jaminan kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Persoalan ini juga kembali mengingatkan publik pada dinamika hubungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan insan pers dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2024, pernyataan kontroversial yang dinilai merendahkan media lokal sempat memicu aksi boikot dan demonstrasi dari kalangan wartawan. Sementara pada 2025, rencana pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu juga menuai kritik karena dinilai kurang menghargai sejarah dan kontribusi pers di daerah.

Bahkan, saat itu, gabungan sejumlah organisasi wartawan yang dikoordinasikan Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) menggelar aksi bertajuk “Panggung Terbuka” sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana pengosongan gedung. Aksi tersebut juga diwarnai demonstrasi di Pendopo Kabupaten Indramayu.

Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang sehat dengan insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Merah putih Lawyers berpandangan bahwa setiap bentuk pembatasan kerja jurnalistik harus memiliki dasar yang jelas dan tidak dilakukan secara sepihak. Terlebih, pers memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Menyikapi persoalan tersebut, Merah putih Lawyers mendorong organisasi wartawan maupun jurnalis yang merasa dirugikan untuk mempertimbangkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut antara lain menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers, mengajukan keberatan administratif atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila memenuhi persyaratan. Selain itu, laporan kepada aparat penegak hukum (APH) juga dapat ditempuh apabila ditemukan dugaan intimidasi atau tindakan yang memenuhi unsur pidana terkait penghalangan kerja jurnalistik.

Merah putih Lawyers juga menyerukan solidaritas seluruh insan pers di Indramayu dan Jawa Barat untuk tetap menjaga profesionalisme serta mendokumentasikan setiap dugaan pembatasan akses peliputan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi bahan klarifikasi maupun pengaduan melalui mekanisme yang tersedia.

Buldani menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah pemberian atau kemurahan hati penguasa, melainkan hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

 

“Transparansi dan akuntabilitas bukan ancaman bagi pemimpin yang percaya diri. Justru sebaliknya, pemimpin yang terbuka terhadap liputan media adalah pemimpin yang menghormati rakyatnya,” tegas Buldani.

Ia menilai, ketika akses informasi dibatasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang dirugikan bukan hanya wartawan, melainkan juga masyarakat luas yang memiliki hak untuk mengetahui jalannya pemerintahan.

Merah putih Lawyers berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu agar ke depan lebih mengedepankan keterbukaan, komunikasi dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Sebab, hubungan pemerintah dan pers semestinya dibangun melalui kemitraan yang kritis dan profesional, bukan melalui pembatasan akses informasi.

Sementara itu, dikutip dari Cakralensa.com, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku tidak mengetahui adanya larangan terhadap wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri kegiatan di GOR Singalodra Indramayu, Sabtu (14/11/2026).

Lucky menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya kebijakan khusus yang membatasi wartawan untuk meliput prosesi pelantikan Pj. Sekda. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana pelantikan pada umumnya dan tidak ada hal istimewa.

“Saya tidak mengetahui perihal larangan wartawan untuk meliput acara pelantikan tersebut. Situasi tersebut mungkin karena kapasitas atau kondisi acara yang berada di dalam ruangan,” ujar Lucky.

Ia kembali menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya, tidak pernah ada instruksi untuk melarang wartawan melakukan peliputan dalam kegiatan tersebut. (Agus Sulist/Cho)

Berita Terkait

1.500 Santri Tumpah Ruah di Halaman Kantor Camat..! BADKO LPQ Gladagsari Satukan TPA/TPQ dalam Semangat Hari Santri Nasional
Masa Tenang Pilkades, Polres Pekalongan Intensifkan Patroli Jaga Kamtibmas
Pelantikan Pj Sekda Indramayu, Diwarnai Larangan Pers Masuk Pendopo FPWI Kecam Keras!
H.Asep Ikhsan Temui Konstituen Dapil VI, dalam Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027
Resmi Dilantik, DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka Diharapkan Jadi Mitra Kritis dan Strategis Pemerintah Daerah
Diduga rangkap jabatan Oknum aparatur Kampung berpotensi merugikan keuangan negara 
Puskesmas Darangdan Gelar Khitanan Massal Gratis Bagi Warga Tidak Mampu
Kapolres Tulang Bawang Barat Hadiri Pelantikan 25 Kepala Tiyuh Terpilih
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 19:28 WIB

1.500 Santri Tumpah Ruah di Halaman Kantor Camat..! BADKO LPQ Gladagsari Satukan TPA/TPQ dalam Semangat Hari Santri Nasional

Minggu, 15 November 2026 - 09:18 WIB

Masa Tenang Pilkades, Polres Pekalongan Intensifkan Patroli Jaga Kamtibmas

Minggu, 15 November 2026 - 09:13 WIB

Pelantikan Pj Sekda Indramayu, Diwarnai Larangan Pers Masuk Pendopo FPWI Kecam Keras!

Minggu, 15 November 2026 - 09:09 WIB

Larangan Pers Liput Pelantikan Pj. Sekda Indramayu, Merahputih Lawyers Dorong Adukan ke Dewan Pers dan APH

Minggu, 15 November 2026 - 09:00 WIB

H.Asep Ikhsan Temui Konstituen Dapil VI, dalam Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027

Berita Terbaru