Bandung,Patrolinews86.com-Audit BUMDes tahun 2025 terus berjalan, seringkali didorong oleh masalah seperti dugaan penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, atau proyek yang gagal, dan seringkali dilakukan oleh Inspektorat atau BPK atas permintaan warga atau DPRD.
Beberapa kasus yang dilaporkan terjadi di Tasikmalaya dan Cirebon, di mana BPK dan DPRD mendorong audit lanjutan. Selain audit eksternal, ada juga dorongan untuk melakukan audit internal BUMDes dengan SDM yang kompeten untuk mencegah kecurangan Rabu,(15/10).
Contoh audit BUMDes di Tahun 2025
-Tasikmalaya: BPK melakukan pemeriksaan intensif di BUMDes Cigalontang pada 7 Oktober 2025 terkait dugaan minimnya transparansi anggaran dan penyalahgunaan wewenang.
-Cirebon: DPRD Kabupaten Cirebon mendorong audit khusus terhadap BUMDes Gombang setelah warga melaporkan dugaan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai aturan dan tertutup.
Di himpun dari berbagai sumber LSM seperti Vosy mendorong audit independen untuk proyek gagal BUMDes Gandoang di Agustus 2025.
Inspektorat juga menjamin kelanjutan audit investigasi terhadap BUMDes Sebedo di awal tahun 2025.
Isu audit
Kurangnya Transparansi: Warga menuntut akuntabilitas dan transparansi atas ratusan juta dana desa yang disalurkan ke BUMDes.
Penyalahgunaan Dana: Ada kekhawatiran dana BUMDes disalahgunakan, terutama jika dana penyertaan modal baru disalurkan tanpa pertanggungjawaban modal sebelumnya.
Proyek Gagal: Proyek-proyek BUMDes yang tidak berhasil menjadi sorotan dan memicu permintaan audit.
Rekening BUMDes Tidak Aktif: Kasus rekening BUMDes yang mati juga menjadi perhatian yang memicu pertanyaan tentang aliran dana.
Audit internal sebagai solusi
Pemerintah desa dapat mulai mempelajari dan menerapkan audit internal untuk menguatkan manajemen BUMDes.
Ini memerlukan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sebagai auditor internal untuk mencegah kecurangan sejak dini.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa membaca artikel dari suarabutesarko tentang warga yang meminta audit, dan artikel dari Kabar Cirebon yang membahas dorongan audit khusus. Anda juga dapat melihat dokumen dari JDIH Kabupaten Banyuwangi untuk memahami masa bakti kepengurusan BUMDes.(bie)
