ALIANSI AKTIVIS ANAK BANGSA, Mafia Data NIK & KK Merajalela, Kominfo Harus Bertanggung Jawab.!
Jakarta patrolinews86.com – Aliansi Aktivis Anak Bangsa, menyoroti kelalaian fatal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator perlindungan data masyarakat.
Maraknya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) oleh oknum-oknum provider kartu perdana adalah bukti kegagalan Kominfo dalam menjaga keamanan data rakyat Indonesia.
Berdasarkan temuan di lapangan, **Aliansi Aktivis Anak Bangsa** menemukan adanya praktik sistematis yang diduga melibatkan oknum provider seluler dan reseller dalam mengumpulkan serta menyalahgunakan data pribadi untuk registrasi kartu SIM tanpa izin pemiliknya. Data ini diduga diperoleh melalui berbagai celah keamanan, termasuk kemungkinan kebocoran dari sistem registrasi berbasis **SMS Gateway (4444)** yang dikelola oleh Kominfo.
Sekretaris Jenderal **Aliansi Aktivis Anak Bangsa, Dena Hadiyat, dengan tegas menyatakan bahwa Kementerian Kominfo tidak boleh lepas tangan atas skandal ini.
Pencurian data KK dan NIK yang dilakukan oleh bagian dari oknum-oknum provider kartu perdana adalah tanggung jawab dari Kominfo untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka harus bertanggung jawab atas bocornya data yang sekarang terjadi karena tidak becus bekerja.
Kegagalan Direktorat Jenderal Kominfo dalam Melindungi Data Publik,
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas infrastruktur digital dan keamanan data di Indonesia, Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informatika (Dirjen Kominfo) telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem yang diterapkan tidak memiliki proteksi yang kuat, terbukti dengan semakin maraknya kebocoran data yang terjadi berulang kali.
Kami menduga bahwa lemahnya sistem registrasi kartu SIM menjadi celah utama dalam eksploitasi data pribadi masyarakat. Dengan model SMS Gateway yang rentan, data pengguna lintas operator tersimpan dalam satu server pusat tanpa sistem keamanan yang memadai. Hal ini membuka peluang besar bagi peretas dan mafia data untuk mengambil keuntungan dari kebocoran ini.
Dalam orasinya Tuntutan Aliansi Aktivis Anak Bangsa, Sehubungan dengan skandal ini kami menuntut:
1. Pertanggungjawaban penuh dari Kementerian Kominfo dan Dirjen Kominfo atas bocornya data pribadi rakyat Indonesia.
2. Audit menyeluruh terhadap sistem registrasi kartu SIM dan SMS Gateway yang saat ini digunakan oleh Kominfo.
3. Pemeriksaan terhadap semua provider seluler dan reseller yang terlibat dalam praktik ilegal ini.
4. Penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam mafia data pribadi.
5. Perbaikan sistem keamanan registrasi kartu SIM dengan teknologi yang lebih aman dan transparan.
Kami **Aliansi Aktivis Anak Bangsa** menegaskan bahwa **pembiaran terhadap kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat!** Jika Kominfo tidak segera bertindak, kami akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk aksi besar-besaran dan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
**HENTIKAN KEBOCORAN DATA SEKARANG!**
**JANGAN BIARKAN MAFIA DATA BERKUASA!**
**Hormat kami,**
**ALIANSI AKTIVIS ANAK BANGSA**
Lip red
