Kabupaten Cirebon, Patrolinews86. Com
– Proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mulai menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menilai pembahasan hingga pengesahan anggaran daerah tersebut terkesan tertutup dan memunculkan berbagai dugaan adanya kepentingan tertentu di balik prosesnya.
Ketua Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Polri (PW-FRN) Cirebon, Ridho R., yang di sapa Bang Rido, mengungkapkan keprihatinannya saat berbincang bersama awak media di salah satu rumah makan di wilayah Cirebon, Rabu (13/5/2026).
Menurut Ridho, APBD merupakan anggaran rakyat yang seharusnya disusun secara terbuka, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
“Publik hari ini mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Jangan sampai proses yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” ujar Ridho.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara rinci arah penggunaan anggaran daerah, terutama program-program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon.
PW-FRN Counter Polri juga meminta seluruh pihak terkait, baik eksekutif maupun legislatif, agar membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada publik demi menghindari munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu, Ridho berharap aparat pengawasan internal maupun lembaga penegak hukum dapat ikut melakukan pengawasan terhadap proses pengesahan hingga pelaksanaan APBD 2026 agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Kepercayaan masyarakat harus dijaga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 masih menjadi perhatian publik dan terus memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat.
( H. Stjo)
