Evaluasi dan Kemenkumham Sumsel Lakukan Rapat Koordinasi dan Assesment

- Penulis Berita

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Evaluasi dan Kemenkumham Sumsel Lakukan Rapat Koordinasi dan Assesment

 

Palembang Sumsel Patrolinews86.com- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Assesment Kinerja dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Satuan Kerja. Kegiatan dibuka oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, bertempat di Ballroom Hotel The ALTS, Rabu, 21/02.

Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan bahwa rakor ini dimaksudkan untuk menggali segala hambatan kinerja di tahun lalu, guna memaksimalkan capaian dan target di tahun 2024. Sementara kegiatan penyusunan standar pelayanan yang diikuti para operator pelayanan publik bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan pada seluruh satuan kerja.
“Saya juga menekankan semua satker untuk menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur bagi pengguna layanan”, tegasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pimpinan tinggi, pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, Para Kepala UPT Pemasyarakatan/Imigrasi di lingkungan Kanwil Sumsel dan para operator pelayanan.

Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti menambahkan, Tema rakor tahun 2024 yakni ‘Kanwil Sumsel Semakin Berkinerja”.
“Adapun pokok materi yang dievaluasi, lanjutnya, mencakup; Realisasi Anggaran, Capaian IKPA dan SMART Tahun 2023, Standar Pelayanan Publik Berbasis HAM, serta bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM”, kata Rahmi saat menyampaikan laporan kegiatan.

Pada kesempatan ini, juga diberikan penghargaan kepada 15 (lima belas) UPT berkinerja terbaik selama tahun 2023 dengan 5 kategori penilaian. Rangkaian rakor diisi dengan Diskusi Panel dari berbagai narasumber yakni Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala BKN Perwakilan Sumatera Selatan. Serta dari internal Kemenkumham diantaranya Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan / Reformasi Birokrasi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Biro Pengelolaan BMN dan UKPBJ sebagai narsumber.

AS*M

Berita Terkait

Mengatasi Permasalahan Struktural Pada Bangunan Tinggi: Tantangan Dan Solusi.
*BPK Jabar Serahkan LHP Kinerja dan Kepatuhan Pajak Pemkab Bandung
Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Polres Tegal Manfaatkan Lahan Tidur di Desa Dukuhwringin Slawi
KPU Kota Cirebon Menetapkan Pasangan Effendi Edo dan Siti Farida Sebagai Pemimpin Baru Kota Cirebon 2024-2029
Dalam Rangka Peringatan Natal 2024, Kejati Jabar Gelar Bakso di Panti Asuhan dan Jompo
Berbagai Kebijakan Pertanian Kang DS Dipuji Kementerian Pertanian
Skandal Seleksi P3K Sikka: Kegagalan Sistem Dan Kehilangan Kepercayaan.
Mengenal Lebih dekat Penjabat Bupati Kuningan tahun 2024

Berita Terkait

Senin, 13 Januari 2025 - 15:26 WIB

Jadi Pembina Apel Disekolah, Wakapolres Brebes Ajak Pelajar Jauhi Kenakalan Remaja

Senin, 13 Januari 2025 - 15:09 WIB

Forum Tenaga Honorer Lahat Gelar Aksi Tuntut Pengangkatan PPPK

Minggu, 12 Januari 2025 - 22:20 WIB

Paradoks Kecerdasan: Mengapa Pendidikan Tinggi Tidak Selalu Berbanding Lurus Dengan Kebajikan.

Jumat, 10 Januari 2025 - 21:22 WIB

Pemkab Bandung Salurkan Motor Baca, Disambut Antusias Masyarakat Dedi Supriadi Jumat, 10 Januari 2025

Jumat, 10 Januari 2025 - 21:20 WIB

Krisis Etika: Mengapa Pendidikan Tinggi Tidak Menjamin Kesopanan..?

Jumat, 10 Januari 2025 - 12:39 WIB

SULAEMAN SPd Kepala SD Negeri 1 Kedungdawa , bersama Jajaran  bersyukur sekolahnya dapat bantuan DAU

Kamis, 9 Januari 2025 - 15:29 WIB

Anggaran Dana Pengembangan Perpustakaan dan Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran di SMA Negeri 1 Anjatan Diduga Bermasalah

Selasa, 7 Januari 2025 - 18:27 WIB

Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri Tukdana 1 diduga banyak masalah dan diharap bisa Transparan

Berita Terbaru