Kuningan patrolinews86.com – Niat
Kementrian PUPR terus berupaya meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, melalui Program Peningkatan percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2022 masih berjalan, tetapi apa mau dikata kalau pada ahirnya niat baik itu dimanfaatkan oleh benerapa segelintir orang yang ingin melakukan kesempatan dalam kesempitan .
Contoh kegiatan mitra cai yang berada Desa Garawangi Mitra cai Bantar wangi dengan ketua jamsari dan ekbang Uci dengan polume 630 M2 panjang lebar 35 dan tinggi 60 – 80 cm berpariatip ternyata kuat dugaan menurut C.raharjo dari jayantara anggaran di mar’up sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang mengarah pada KKN.karena dengan polume seperti itu diperkirakan hanya akan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp.120 jutaan. Selain tidak oper layn ini sistem swakelola jadi harus jelas beres administrasinya dalam artian tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan.
Minggu (22/5/2022) tim patroli dan wartawan jayantara berkunjung ke Desa Garawangi menanyakan kegiatan dimaksud tetapi kepala Desa garawangi Haswidi terkesan enggan ketika ditanya program mitra cai bahkan belum juga bercerita sudah bilang ” udah jangan diberitakan, ngapain diberitakan kita tidak butuh berita.”ungkapnya dengan sedikit sinis.
Selidik demi selidik ternyata mungkin kades yang satu ini mungkin sudah bosan dengan kedatangan awak media yang selalu menanyakan masalah itu, apalagi kabarnya kegiatannya diduga banyak masalah seperti adanya batu ampang ( batu merah) yang dipasang pasir yang kurang bagus termasuk adukan yang diduga kurang semen.
Dalam upah pun simpang siur yang disampaikan kepada Desa tukang 110 rb dan laden 95 rb tetapi paktanya kata emkang di lapangan dan para pekerja tukang hanya di upah 100 rb dan laden hanya 85 rb.
Berbagai masalah di lapangan yang pada ahirnya memang harus disikapi oleh pihak penegak hukum (APH) agar semua terang benderang termasuk adanya dugaan Mar’up anggaran yang bisa merugikan keuangan negara yang mengarah pada korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) itu pun perlu disikapi dan dilihat dalam acuan agar benar dan tidaknya kuat dugaan bisa terlihat dengan jepas// ds
