Cimahi, Patrolinews86.com- Proses persidangan di Pengadilan Agama (PA) Cimahi Jawa Barat, menuai sorotan tajam dan kritikan keras. Pasalnya, majelis hakim yang menangani perkara No. 691/Pdt.G/2026/PA Cmh, secara sepihak menolak dan mengusir saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat Suriyani La Tohanda, S.H., M.H., pada Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan tersebut, wartawan/wartawati yang hadir di PA Cimahi juga tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, insiden bermula ketika pihak tergugat menghadirkan saksi bernama Ibu Yuyu untuk memberikan kesaksian sekaligus memperjelas kepemilikan bangunan dan isi kios yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2010. Namun, alih-alih mendengarkan keterangan penting tersebut, salah satu anggota majelis hakim justru menolak dan memerintahkan saksi keluar dari ruangan dengan alasan karena saksi tidak mengenal pihak lawan (Freddy Martin).
Tindakan ini dinilai sangat janggal dan mencederai prinsip keadilan (fair trial). Sebab, Ibu Yuyu merupakan saksi utama yang memiliki keterkaitan langsung sebagai pemilik tempat usaha Suriyani La Tohanda, S.H., M.H., sekaligus mengetahui sejarah objek sengketa secara mendalam. Penolakan ini memunculkan kecurigaan adanya dugaan “permainan” atau keberpihakan majelis hakim terhadap pihak penggugat.
Kejanggalan Persidangan dan Sikap Hakim yang Dianggap Arogan
Tidak hanya menolak saksi ibu Yuyu, pihak tergugat juga menyayangkan sikap majelis hakim dan pengacara penggugat yang terkesan berkolusi untuk menggiring opini persidangan. Majelis hakim disebut bersikap keras dan tidak objektif dalam menggali kebenaran materiil.
Penolakan Saksi Kunci
Saksi penting yang dihadirkan untuk membongkar kebenaran asal-usul modal dan aset justru diusir keluar persidangan tanpa alasan hukum yang jelas.
Pengabaian Bukti Valid
Tergugat menduga pengadilan menutup mata terhadap fakta bahwa permodalan murni berasal dari investor dan jerih payah keluarga tergugat, bukan dari pihak lawan.
Ancaman Pelaporan
Ironisnya, ketika pihak tergugat memohon agar pengadilan bersikap objektif dan melakukan cross-check asal-usul modal secara adil, hakim anggota justru menunjukkan sikap arogan dengan mengancam akan mencatat dan melaporkan pihak tergugat.
Desakan Keadilan untuk Pencari Keadilan
Tindakan majelis hakim PA Cimahi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai integritas lembaga peradilan agama dalam memutus perkara secara adil. Pihak tergugat dengan tegas menyatakan kekecewaannya dan menilai majelis hakim telah kehilangan objektivitasnya dalam menegakkan hukum.
Kasus ini menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan di mana suara pencari keadilan dan saksi fakta justru dibungkam di ruang sidang.
Publik mendesak hakim tinggi pengawas PA Cimahi di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BAPAS), dan Komisi Yudisial (KY) untuk segera turun tangan menginvestigasi jalannya persidangan di Pengadilan Agama Cimahi demi tegaknya keadilan yang transparan dan akuntabel.
Dalam wawancara pasca-persidangan, Suryani La Tohanda, S.H., M.H., selaku tergugat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap jalannya proses sidang yang ia hadiri. Kekecewaan tersebut bermula dari keputusan Majelis Hakim yang meminta saksi kunci yang telah dibawanya disuruh keluar dari ruang sidang hanya karena saksi tersebut tidak mengenal pihak penggugat (Fredi Martin). Padahal, saksi tersebut hadir secara sukarela untuk membela kebenaran serta memperjelas fakta bahwa lokasi dan objek perkara berupa usaha kios yang didirikan sejak tahun 2010 memang berada tepat bersebelahan dengan tempat tinggal saksi di kawasan Pasir Kumeuli.
Suriyani La Tohanda, S H. M.H. sangat keberatan dengan dikeluarkan saksi kunci, dan menilai Hakim Anggota sangat AROGAN dengan melayangkan pertanyaan awal kepada saksi pertama.
Ketegangan di persidangan berlanjut hingga akhir sesi ketika Suriyani La Tohanda, S.H. M.H mencoba menyampaikan permohonan secara sopan, dengan gestur menyembah dan memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan asal-usul objek sengketa secara objektif, termasuk perlunya dilakukan pemeriksaan setempat (PS). Namun, upaya tersebut justru direspon keras oleh salah seorang hakim anggota yang langsung membentak dan mengancam akan melaporkan Suriyani La tohanda, S.H M.H karena dianggap menuduh pengadilan tidak objektif, bahkan meminta panitera untuk mencatat kejadian tersebut.
Merasa tidak berniat memfitnah atau menuduh, melainkan murni menyampaikan permohonan demi keadilan haknya, Suriyani La Tohanda, S.H M.H menyayangkan tindakan represif yang diterimanya dari awal hingga akhir persidangan. (I.H. Sianipar / M. Reza FS)

























