Alasan Yuridis Terpenuhi, PNS dan Prajurit TNI Dapat Melanjutkan Proses Perceraian Tanpa Izin Atasan: Antara Hak Hukum dan Kewajiban Administratif*

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*

Persoalan perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap menimbulkan perdebatan, khususnya ketika proses perceraian dihadapkan pada kewajiban memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa ketiadaan surat izin atasan merupakan penghalang mutlak bagi seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di pengadilan. Padahal, persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dengan membedakan antara ketentuan administratif kedinasan dan ketentuan substantif hukum perkawinan.

 

Secara normatif, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tolok ukur utama dalam pemeriksaan perkara perceraian adalah terpenuhi atau tidaknya alasan hukum yang menyebabkan keretakan rumah tangga, bukan semata-mata terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif kepegawaian.

 

Lebih lanjut, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan-alasan perceraian, antara lain salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, maupun penjudi yang sukar disembuhkan; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah; dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung; melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan pelanggaran taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

 

Di sisi lain, memang benar bahwa Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan PNS yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini merupakan kewajiban administratif yang harus dipatuhi dalam hubungan kedinasan. Akan tetapi, keberadaan kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan hak konstitusional seseorang untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui lembaga peradilan.

 

Persoalan ini pernah ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung periode 2009–2012, Harifin A. Tumpa, dalam keterangannya mengenai pelaksanaan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983. SEMA tersebut memberikan tenggang waktu enam bulan kepada PNS untuk mengupayakan izin perceraian dari atasannya. Apabila setelah diberikan kesempatan tersebut izin belum diperoleh, pemeriksaan perkara pada prinsipnya tetap dapat dilanjutkan. Harifin menegaskan bahwa izin atasan merupakan persoalan administratif, sedangkan terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian merupakan persoalan yuridis yang harus dinilai oleh hakim berdasarkan hukum perkawinan.

 

Pandangan tersebut memiliki relevansi penting karena pengadilan tidak boleh mengabaikan fakta bahwa suatu rumah tangga telah mengalami keretakan yang serius hanya karena persoalan administratif belum terselesaikan. Apabila alasan perceraian telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung alat bukti yang cukup, maka perkara tersebut harus diperiksa berdasarkan substansi hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewajiban administratif tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menutup akses seseorang terhadap penyelesaian perkara perceraian.

 

Penguatan terhadap pendekatan tersebut juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1178 K/Pdt/2016, sebagaimana dirujuk dalam pembahasan mengenai perceraian tanpa izin atasan. Dalam perkara tersebut, judex facti sebelumnya menolak gugatan perceraian dengan mempertimbangkan belum ditempuhnya prosedur izin perceraian dari atasan secara benar. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dengan menitikberatkan penilaian pada keadaan rumah tangga, khususnya apakah telah terjadi ketidakharmonisan dan percekcokan yang terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Putusan ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara perceraian harus mengutamakan pembuktian alasan substantif sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan.

 

Dalam konteks anggota TNI, pendekatan yang sama juga perlu diterapkan dengan memperhatikan ketentuan khusus institusi militer. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI mengatur kewajiban prosedural dan kedinasan yang harus dipatuhi oleh prajurit. Namun, kewajiban memperoleh izin komandan harus dibedakan dari kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Ketiadaan izin kedinasan tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan pengadilan untuk menilai alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

 

Oleh karena itu, tidak diperolehnya izin atasan tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan tidak terpenuhinya alasan hukum perceraian. Konsekuensi administratif atau disiplin kedinasan merupakan persoalan tersendiri yang penyelesaiannya berada dalam mekanisme instansi masing-masing. Sementara itu, sah atau tidaknya perceraian tetap ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan.

 

Dengan demikian, secara yuridis, PNS maupun prajurit TNI tetap dapat memperjuangkan dan melanjutkan proses perceraian meskipun izin atasan belum diperoleh, sepanjang prosedur pemeriksaan pengadilan dan alasan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hal tersebut bukan berarti kewajiban kedinasan dihapuskan, melainkan menegaskan bahwa persoalan administratif tidak boleh serta-merta mengalahkan hak seseorang untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan.

 

Kuningan, 18 November 2026

Hormat Kami,

Kantor Hukum

*BAMBANG LISTI LAW FIRM*

Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum

Berita Terkait

Dugaan Ketidakadilan di PA Cimahi : Saksi Utama Ditolak, Majelis Hakim Dinilai Tidak Objektif
Gerak Cepat Tekab 308 Presisi Polres Metro, Dua Terduga Pelaku Pencurian Dinamo Diamankan
Suami Korban Pembunuhan Dudung Badrun Minta Polres Indramayu Usut Secara Tuntas dan Transparan
Tak Pasang Papan Informasi dan Diduga Menyalahi Spek, Proyek Pagar RSUD Majalengka Dilaporkan LSM GENERASI
Proyek Jembatan Leuweunggede Rp7,35 Miliar di Majalengka Dilaporkan LSM Generasi ke Aparat Penegak Hukum
Penemuan Hukum dan Keadilan melalui Asas Contra Legem
Dikeroyok Sekelompok Orang, Pria di Kajen Ditemukan Tak Sadarkan Diri
Sepeda Motor Terbakar, Api Merembet hingga Hanguskan Warung Makan di Kedungwuni
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:10 WIB

Dugaan Ketidakadilan di PA Cimahi : Saksi Utama Ditolak, Majelis Hakim Dinilai Tidak Objektif

Rabu, 18 November 2026 - 10:51 WIB

Alasan Yuridis Terpenuhi, PNS dan Prajurit TNI Dapat Melanjutkan Proses Perceraian Tanpa Izin Atasan: Antara Hak Hukum dan Kewajiban Administratif*

Selasa, 17 November 2026 - 13:12 WIB

Gerak Cepat Tekab 308 Presisi Polres Metro, Dua Terduga Pelaku Pencurian Dinamo Diamankan

Selasa, 17 November 2026 - 13:08 WIB

Suami Korban Pembunuhan Dudung Badrun Minta Polres Indramayu Usut Secara Tuntas dan Transparan

Selasa, 17 November 2026 - 11:43 WIB

Tak Pasang Papan Informasi dan Diduga Menyalahi Spek, Proyek Pagar RSUD Majalengka Dilaporkan LSM GENERASI

Berita Terbaru