BANDUNG – Aktivis Anak Bangsa melontarkan kritik tajam terhadap proses demokrasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hal ini menyusul adanya dugaan kuat praktik Conflict of Interest (benturan kepentingan) dalam proses pemilihan Rektor, di mana pihak yang bertugas sebagai penyelenggara justru turut mencalonkan diri.
Dugaan Benturan Kepentingan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat indikasi nyata mengenai keterlibatan oknum pimpinan universitas yang mengambil peran ganda. Fokus utama tertuju pada posisi Prof. Dr. Didi Sukyadi, MA., yang tercatat sebagai Anggota Tim Penjaringan Bakal Calon Anggota MWA UPI periode 2025-2030 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Rektor UPI No. 2188/UN.40/KP.09.00/2024.
Di saat yang bersamaan, sosok yang menjabat sebagai mantan Wakil Rektor 1 tersebut justru maju sebagai calon dalam pemilihan Rektor. Kondisi inilah yang memicu analogi “wasit merangkap pemain” yang dianggap mencederai sportivitas dan kesehatan demokrasi kampus.
Pelanggaran Regulasi dan Administrasi
Aktivis Anak Bangsa menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 43 dan 44 dengan tegas melarang pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menetapkan keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri.
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 3 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berasaskan demokratis dan berkeadilan.
“Bagaimana mungkin sebuah demokrasi kampus berjalan sehat jika wasit merangkap menjadi pemain? Praktik ini secara langsung bertentangan dengan asas demokrasi dan potensi konspirasi ini mengabaikan prinsip keadilan demi kepentingan kekuasaan personal,” ujar perwakilan Aktivis Anak Bangsa.
Kampus Sebagai Laboratorium Demokrasi
Seharusnya, kampus menjadi laboratorium demokrasi yang mengedepankan independensi, akuntabilitas, serta seleksi yang transparan. Jika proses pemilihan sejak awal sudah tidak independen dan hanya didasarkan pada loyalitas politik, maka integritas institusi pendidikan sedang dipertaruhkan.
Aktivis Anak Bangsa mendesak agar proses pemilihan ini dievaluasi secara total demi menjaga moralitas dan etika akademik yang seharusnya lebih tinggi dari hukum itu sendiri.
Adh
