Developer Perumahan Siap Bangun Perumahan Namun Belum Memiliki Sertifikat

Selasa, 15 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Developer Perumahan Siap Bangun Perumahan Namun Belum Memiliki Sertifikat

Kuningan, Patrolinews86.Com

14/10/2024 17:00 Wib

Kisruh terkait developer diduga serobot tanah bengkok desa bunder hingga harus terjadi mediasi di kecamatan cidahu.

Berdasarkan pantauan media ini sangat ironis pasalnya developer semestinya sudah sangat memahami aturan maen ketika hendak membangun perumahan bahkan ini malah menuai konflik dan bahkan belum bersertifikat yang lucunya katanya akan di ukur ulang oleh pihak BPN kuningan.

Mendapati hal ini media ini mencoba diskusi dengan kantor hukum Ratu Adil terkait apa yang menjadi sorotan.

Menurut Sukendar. SH selalu pimpinan di kantor hukum Ratu Adil bahwasanya developer yang rasa sudah banyak makan asam garam sudah sangat memahami aturan maen sebelum melakukan pembangunan perumahan.

Kita sama-sama tahu bahwa Developer perumahan yang ingin memasarkan rumah harus memenuhi berbagai syarat, di antaranya:

– Memiliki sertifikat badan usaha

– Mengerti aturan di bidang properti

– Memiliki lahan yang siap dibangun

– Memiliki bukti kepemilikan, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM)

– Mengurus izin dan persetujuan dari pemerintah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan

Selain itu, developer perumahan juga harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin pembangunan perumahan, seperti:
– Surat kuasa
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
– Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
– Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
– Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
– Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
– Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm
– Rekomendasi keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
– Izin pemanfaatan lahan
Izin Prinsip

Demikian singkat menguraikan ke media ini apa saja yang harus di tempuh oleh developer, Ungkap Pimpinan kantor hukum Ratu Adil Sukendar. SH.

Dan dalam waktu dekat media ini dan di dampingi oleh kantor hukum Ratu Adil akan melayangkan surat ke kementerian terkait. (Tim)

Berita Terkait

Dugaan kasus Dana UPK / BUMDESMA Sindangagung Kuningan Tetapkan 3 Tersangka kerugian mencapai Rp1,8 Miliar
Akhirnya Penyelidikan Terkait Pencurian Beras Bantuan Pangan Di Desa Ambit Mulai Ada Titik Terang Dan Muncul Terduga Para Pelakunya
Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?
Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan
BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?
Mantan Sekretaris DPRD Indramayu Ditahan Penyidik Kejati Diduga Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
Monster Pemangsa Makhluk Yang Lemah
APAKAH BISA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI SELESAIKAN MELALUI ARBITRASE
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Dugaan kasus Dana UPK / BUMDESMA Sindangagung Kuningan Tetapkan 3 Tersangka kerugian mencapai Rp1,8 Miliar

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Akhirnya Penyelidikan Terkait Pencurian Beras Bantuan Pangan Di Desa Ambit Mulai Ada Titik Terang Dan Muncul Terduga Para Pelakunya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:45 WIB

Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:25 WIB

Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:04 WIB

BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?

Berita Terbaru

LINTAS DAERAH

LMPI Kuningan kini berubah Nama  menjadi LMP

Minggu, 1 Nov 2026 - 19:22 WIB