Cianjar, Patrolinews86.com – Praktik dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar kembali mencuat di wilayah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelusuran tim awak media di lapangan, aktivitas pengisian yang diduga tidak sesuai aturan terpantau terjadi di SPBU Pertamina 34-43214 yang berlokasi di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
Dalam temuan tersebut, pihak SPBU diduga melayani pembelian Pertalite dan Solar subsidi kepada sejumlah oknum yang menggunakan kendaraan roda empat hasil modifikasi. Modifikasi pada tangki kendaraan tersebut memungkinkan pelaku mengangkut BBM dalam jumlah yang jauh melebihi kapasitas standar pabrikan. Selain itu, ditemukan pula banyak pelat nomor kendaraan serta puluhan kode batang (barcode) pengisian di dalam kendaraan yang diduga digunakan untuk mengelabui sistem pembatasan pembelian subsidi.
Situasi ini memicu sorotan tajam terhadap fungsi pengawasan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Cianjur yang diketuai oleh Hedi Permadi Boy. Lemahnya pengawasan di tingkat lapangan dinilai membuka celah bagi para pelaku untuk menimbun dan menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga berlipat ganda dari Harga Eceran Tertinggi (HET) demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan salah satu sumber di lokasi penimbunan bernama Herman, aktivitas tersebut diklaim telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian tingkat sektor (Polsek) serta oknum aparat penegak hukum (APH) lainnya.
Menyikapi temuan dan dugaan adanya praktik pembekingan tersebut, jajaran Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Cianjur, Polda Jawa Barat, serta pihak Lemigas dan Pertamina didesak untuk segera turun tangan melakukan penindakan tegas. Penegakan hukum yang transparan dinilai mutlak diperlukan guna memberikan efek jera, memproses para pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mencabut izin operasional SPBU jika terbukti melanggar aturan.
Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi, sekaligus membebani keuangan negara yang telah mengalokasikan dana besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

























