Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan Patrolinews86.com – Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm (KH-BLLF) secara resmi mengajukan surat permohonan atensi, perhatian, dan pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. Surat bernomor 048/11/KH-BLLF/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 tersebut berkaitan dengan adanya keterlibatan pejabat di Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan yang berstatus sebagai jaksa aktif dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan.

 

Perkara yang dimaksud terdaftar dengan Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng, di mana unsur Pemerintahan Kabupaten Kuningan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Tergugat serta Bupati Kuningan sebagai Turut Tergugat tengah menghadapi gugatan perdata dari klien mereka.

 

Screenshot 20261120 194649

Salah satu kuasa hukum Penggugat, Bambang L.A. Hutapea, S.H., M.H., C.Med. dkk, menjelaskan bahwa langkah mengajukan permohonan pengawasan ke Kejaksaan Agung ditempuh sebagai bentuk ikhtiar hukum agar proses persidangan berlangsung objektif, independen, dan imparsial.

 

“Kami memandang keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda dan mewakili kepentingan pihak tergugat dalam sengketa perdata dengan warga perlu mendapatkan kejelasan secara kelembagaan. Hal ini penting agar tidak memunculkan persepsi adanya pengaruh jabatan atau kedudukan institusional dalam proses hukum,” ujar Bambang dalam keterangannya.

 

Dalam surat permohonannya, tim kuasa hukum dari kantor “Hukum Bambang Listi Law Firm” merujuk pada sejumlah landasan hukum dan etika profesi. Di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak warga negara dalam menjalankan usaha/perdagangan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jo. UU Nomor 7 Tahun 2014), serta ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.

 

Screenshot 20261120 164354

Tim kuasa hukum juga menyoroti konteks kelembagaan di daerah, mengingat unsur pemerintahan yang bersengketa merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bersinggungan dengan unsur penegak hukum dan peradilan di daerah.

 

Melalui permohonan tersebut, Penggugat berharap Jaksa Agung RI dapat memberikan perhatian serta pengawasan sesuai kewenangannya guna memastikan setiap aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan tidak tendensius, sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dapat terjaga.

Red

Berita Terkait

Diduga Ada Kejanggalan Sidang di PA Cimahi, Warga dan Awak Media Adukan Penolakan Saksi Kunci ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris: Perlindungan Jabatan Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
Saksi Tergugat Diusir Majelis Hakim di PA Cimahi, Pemilik Ruko Buka Suara Soal Kepemilikan Aset.
Dugaan Ketidakadilan di PA Cimahi : Saksi Utama Ditolak, Majelis Hakim Dinilai Tidak Objektif
Serap Aspirasi Warga Padang Ratu, Kapolres Lampung Tengah Ajak Bersama Jaga Kamtibmas
Alasan Yuridis Terpenuhi, PNS dan Prajurit TNI Dapat Melanjutkan Proses Perceraian Tanpa Izin Atasan: Antara Hak Hukum dan Kewajiban Administratif*
Gerak Cepat Tekab 308 Presisi Polres Metro, Dua Terduga Pelaku Pencurian Dinamo Diamankan
Suami Korban Pembunuhan Dudung Badrun Minta Polres Indramayu Usut Secara Tuntas dan Transparan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:50 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 00:22 WIB

Diduga Ada Kejanggalan Sidang di PA Cimahi, Warga dan Awak Media Adukan Penolakan Saksi Kunci ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris: Perlindungan Jabatan Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

Kamis, 19 November 2026 - 10:24 WIB

Saksi Tergugat Diusir Majelis Hakim di PA Cimahi, Pemilik Ruko Buka Suara Soal Kepemilikan Aset.

Kamis, 19 November 2026 - 10:12 WIB

Dugaan Ketidakadilan di PA Cimahi : Saksi Utama Ditolak, Majelis Hakim Dinilai Tidak Objektif

Berita Terbaru

LINTAS DAERAH

Bupati Kuningan Terima Penghargaan TPAKD Terbaik III Jawa Barat

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:47 WIB