Sekda Jabar, Herman Suryatman dalam Rapat Koordinasi Penuntasan ATS Provinsi Jawa Barat Tahun 2028 di Golden Flower Hotel, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
BANDUNG Patrolinews86.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan target Jawa Barat bebas ATS pada 2028. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman dalam Rapat Koordinasi Penuntasan ATS Provinsi Jawa Barat Tahun 2028 di Golden Flower Hotel, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Sekda menegaskan, penanganan ATS bukan sekadar upaya menurunkan angka dalam laporan administrasi, melainkan tanggung jawab kemanusiaan untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan.
“Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, baik belum pernah sekolah, putus sekolah maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah,” tegasnya.
Menurutnya, penuntasan ATS perlu menjadi gerakan bersama dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah provinsi berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa menjadi garda terdepan karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi warganya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menjadi alternatif bagi anak yang memiliki keterbatasan waktu atau harus membantu orang tua bekerja.
“Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel,” ungkapnya.
Penguatan Data dan Strategi Penanganan
Sekda menambahkan, penanganan ATS harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terukur. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar telah mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Integrasi data tersebut diharapkan memudahkan pemantauan jumlah, persebaran, dan perkembangan penanganan ATS secara lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat menentukan langkah intervensi sesuai kondisi anak di masing-masing wilayah.
Sekda pun mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun target penanganan hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki tanggung jawab yang jelas dan perkembangan penanganannya dapat dipantau secara berkala.
Ia berharap, kolaborasi lintas sektor semakin diperkuat sehingga target Jawa Barat bebas ATS pada 2028 dapat tercapai lebih cepat.
BBPMP Jabar Dorong Penguatan Pembangunan Pendidikan
Senada, Kepala BBPMP Jabar, Komalasari menyampaikan, pembangunan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai isu strategis daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program dan kolaborasi antara pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa. Dengan jumlah penduduk mencapai 52,21 juta jiwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan ATS. “Capaian pembangunan Jawa Barat menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat dari 75 menjadi 76,” ungkapnya.
Verifikasi ATS Baru Mencapai 33,66%
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto menyoroti pentingnya verifikasi dan validasi data sebagai langkah awal penanganan ATS. Hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak atau 33,66% dari total data awal 544.947 ATS telah diverifikasi dan divalidasi.
Menurut Kadisdik, proses tersebut perlu dipercepat agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi anak-anak yang tercatat sebagai ATS. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anak ternyata masih bersekolah, tetapi belum tercatat dengan benar dalam sistem pendataan.
Ia mencontohkan hasil verifikasi di Kabupaten Ciamis. Dari data awal sekitar 9.000 ATS, ditemukan sekitar 3.000 anak yang ternyata masih bersekolah. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 6.000 anak yang perlu ditindaklanjuti penanganannya.
“Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut,” jelasnya.
Kadisdik menjelaskan, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan data ganda, ketidaksesuaian identitas peserta didik, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta anak yang berpindah domisili tanpa pembaruan data. Oleh karena itu, pembenahan perlu dilakukan bersama satuan pendidikan dan operator Dapodik.
Ciamis Tuntaskan Verifikasi
Kabupaten Ciamis menjadi salah satu contoh daerah yang telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data ATS hingga 100%. Namun, Kadisdik mengingatkan bahwa selesainya verifikasi belum berarti seluruh persoalan ATS telah tuntas.
“Anak-anak yang telah teridentifikasi masih perlu ditindaklanjuti melalui intervensi agar kembali memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan anak yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat terhubung dengan PKBM,” jelasnya.
Kadisdik pun mendorong kabupaten/kota lain mempelajari pola kerja daerah yang telah menunjukkan kemajuan dalam proses verifikasi. Pembenahan data dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat penurunan angka ATS sebelum dilanjutkan dengan intervensi sesuai kondisi masing-masing anak.
Penanganan ATS juga, menurutnya, membutuhkan kerja bersama berbagai pihak, termasuk PKBM, aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, serta satuan pendidikan.
“Peran pemerintah desa dan kecamatan penting untuk menjangkau keluarga dan mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah,” pungkasnya.***
lip humas Disdik jabar / ds
