Majalengka patrolinews86.com – Melihat sosok kepala sekolah yang satu ini dimanapun dirinya ditempatkan selalu susah untuk bisa dihubungi awak media , bahkan disaat adapun di sekolah selalu beralasan sibuk dan engga mau diganggu itulah sosok Dr.H Adang Ardali SPd.MT sosok kepala sekolah yang sulit dan jarang ada di kantor.
Bukan sekali dua kali di sambangi ke kantornya yang kini dirinya memimpin sekolah di SMKN 1 Majalengka kata resepsionis selalu mengatakan bapak sedang tidak ada di kantor sedang keluar, tetapi ada juga sebagian guru yang mengatakan bapak ada di ruangan. Namun apapun itu kita juga tidak bisa memaksa untuk masuk ketika resepsionis bilang dan mengaku engga ada .
Hanya dengan kejadian seperti itu sangat disesalkan dan perlu dikaji ulang oleh dinas pendidikan agar bisa menempatkan seseorang menjadi kepala sekolah itu yang supel dan berwawasan SDM luas sehingga beradaptasi dengan siapapun enak dirasa dan sebagai mitra kerja terjalin baik,karena dengan sipat dan sikap seperti itu terkesan kurang bagus dan beranggapan negatip .Atau mungkinkan dirinya banyak masalah sehingga enggan untuk ditemui awak media .? Entahlah yang jelas hal itu menjadi ironis dan keprihatinan dalam dunia pendidikan.
Sementara dikata Ketua ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) Purqon Mujahid Eks penyidik KPK sekaligus aktivis yang penulis dengan kemajuan pendidikan bahkan lantang dalam menyuarakan pemberantasan korupsi, melihat kenyataan seperti ini tentu menjadi satu keprihatinan dimana kepala sekolah semestinya luwes dan bisa beradaptasi dengan berbagai komponen ini malah menutup diri.
Kepala sekolah yang jarang berada di tempat atau mangkir dari kewajibannya dapat dikenai sangsi pelanggaran disiplin berdasarkan statusnya sebagai aparat sipil negara ( ANS) dan regulasi kepegawaian, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sanksi yang diberikan bertahap tergantung pada tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan dari Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD):
- Sanksi Disiplin Ringan
- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis
- Sanksi Disiplin Sedang
- Pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan
- Penurunan hasil penilaian kinerja
- Sanksi Disiplin Berat
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan (dicopot dari posisi kepala sekolah dan dikembalikan statusnya sebagai guru biasa)
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan sah melanggar batas ketentuan hari kerja ASN.
- Sanksi Disiplin Ringan
Selain sanksi administratif kepegawaian, kepala sekolah juga dapat dikenai evaluasi kinerja khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat apabila ketidakhadirannya mengganggu pelayanan publik serta mutu pendidikan di sekolah tersebut.
Ungkapan lain dikata Ali Rosad sebagai pemerhati pendidikan, dalam tulisannya
Kepala Sekolah Datang Seminggu Sekali? Bukan Sekadar Disiplin, Tapi Soal Tanggung Jawab Moral dan Hukum
Fenomena kepala sekolah yang hanya hadir satu kali dalam seminggu bukan persoalan jarak semata, melainkan persoalan komitmen jabatan. Saat seseorang menerima amanah sebagai kepala sekolah, ia telah mengucapkan sumpah jabatan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketidakhadiran rutin tanpa alasan sah berpotensi mengganggu iklim akademik, melemahkan kepemimpinan pembelajaran dan menciptakan kekosongan kendali manajerial di sekolah. Dalam perspektif tata kelola pendidikan, kepala sekolah bukan sekadar administrator, melainkan instructional leader yang memastikan mutu proses belajar tetap terjaga setiap hari.
Secara hukum, kewajiban disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ketidakhadiran tanpa alasan sah termasuk pelanggaran disiplin. Selain itu, tugas dan beban kerja kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa kepala sekolah harus melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan berkelanjutan. Jika kepala sekolah tidak hadir secara rutin, maka fungsi supervisi akademik dan manajerial jelas tidak berjalan optimal.
Dari sisi pengawasan, tanggung jawab pembinaan melekat pada pengawas sekolah, kepala cabang dinas, hingga kepala dinas pendidikan sebagai atasan langsung dalam struktur pembinaan ASN daerah. Jika ditemukan pelanggaran disiplin, sanksi berdasarkan PP 94/2021 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan kinerja, hingga penurunan jabatan atau pembebasan dari jabatan. Untuk jabatan kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan, kepala dinas berwenang melakukan evaluasi dan dapat mengembalikan yang bersangkutan menjadi guru apabila tidak memenuhi standar kinerja dan disiplin. Fakta ini bukan hukuman personal, melainkan langkah korektif demi menjaga kualitas layanan publik pendidikan.
Dunia pendidikan membutuhkan kepala sekolah yang hadir secara fisik dan kepemimpinan, bukan sekadar administratif. Jika alasan jarak menjadi kendala permanen, maka solusi struktural seperti mutasi tempat tinggal atau reposisi jabatan harus dipertimbangkan sejak awal. Pendidikan adalah layanan publik strategis; setiap ketidakhadiran pemimpin berdampak langsung pada mutu pembelajaran dan kultur sekolah. Maka, ketegasan dalam penegakan disiplin bukanlah bentuk kekerasan birokrasi, melainkan bentuk keberpihakan pada peserta didik dan masa depan pendidikan bangsa.
Sementara ditempat terpisah Kabid PSMK Edi Purwanto, ketika dipinta tanggapannya ketika bertemu tim patroli dirinya menyampaikan jika ada kepala sekolah yang keluar dari tanggung jawab melakukan kecurangan atau kesalahan apalagi terjadi indisipliner beritahu kami dan akan kami tindak sesuai aturan karena hal itu tidak dibenarkan sesuai aturan dan regulasi .
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusung misi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui visi Jabar Istimewa dengan fokus utama pada SDM Berkarakter Unggul yang memiliki rasa dan tanggung jawab pada jabatannya sebagai amanah.
Liputan bersambung edisi selanjutnya tentang regulasi penyaluran dana bos ….
Dikupas oleh Dhian setiawan SH
