Kabupaten Cirebon, Patrolinews86.com–Pelaksanaan rehabilitasi gedung SMPN 2 Pangenan yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, saat mendatangi lokasi pekerjaan, Suherman alis petruk, salah seorang warga Desa Pengarengan, mengaku tidak menemukan papan informasi yang memuat pagu anggaran pekerjaan secara terbuka dan mudah dilihat masyarakat.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut.
Untuk mendapatkan kejelasan, Suherman alias petruk kemudian meminta keterangan kepada Ketua Komite Sekolah yang diketahui merupakan mantan Kepala Desa Pengarengan. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai besaran anggaran rehabilitasi, Ketua Komite Sekolah menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui berapa nilai anggaran pekerjaan tersebut.
Tidak hanya mengenai anggaran, ketika ditanya terkait material baja ringan yang digunakan untuk konstruksi atap, Ketua Komite Sekolah juga mengaku tidak mengetahui dari mana asal material tersebut maupun siapa pihak yang melakukan pengadaannya.
Lebih lanjut, Suherman alias petruk mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi, dirinya menemukan material baja ringan yang terpasang pada bagian atap diduga tidak memiliki tanda atau kode SNI yang dapat dikenali pada material tersebut.
Temuan ini tentu patut menjadi perhatian serius. Sebab, rehabilitasi gedung sekolah menggunakan anggaran negara yang semestinya dilaksanakan berdasarkan spesifikasi teknis, standar mutu material, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
“Bagaimana mungkin pekerjaan rehabilitasi sekolah yang menggunakan uang negara, papan informasi pagu anggarannya saja tidak terlihat oleh masyarakat? Belum lagi material baja ringan yang kami temukan diduga tidak memiliki kode SNI. Ini harus menjadi perhatian serius,” ungkap Suherman.
SUHERMAN MINTA INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
Atas temuan tersebut, Suherman alias petruk meminta Inspektorat Kabupaten Cirebon maupun aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi SMPN 2 Pangenan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan fisik pekerjaan, spesifikasi material, dokumen pengadaan, gambar teknis, serta kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah ditetapkan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa baja ringan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan SNI maupun spesifikasi teknis yang diwajibkan dalam kontrak, maka material tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk penggantian apabila memang dipersyaratkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara serta memastikan bangunan sekolah memiliki kualitas dan keamanan yang layak digunakan.
DINAS PENDIDIKAN DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGAWASAN
Suherman alias petruk juga menyoroti fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan rehabilitasi sarana pendidikan.
Menurutnya, sangat memprihatinkan apabila pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan justru diduga menyimpan persoalan dalam penggunaan material dan pelaksanaan pekerjaan.
Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi material, penyimpangan gambar teknis, maupun kelalaian pengawasan, maka pejabat dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab harus diperiksa serta dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Bahkan, apabila terbukti terdapat pembiaran atau kelalaian serius dalam pengawasan, Suherman meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dievaluasi dan diberikan sanksi tegas sesuai tingkat tanggung jawabnya.
“Jangan sampai dunia pendidikan justru menjadi tempat terjadinya penyimpangan anggaran negara. Uang negara yang dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah harus benar-benar transparan dan akuntabel. (Bie)
