Biaya politik yang tinggi berakibat merebaknya korupsi para pejabat

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Biaya politik yang tinggi berakibat merebaknya korupsi para pejabat

Oleh Yos Suhendar

Bandung Patrolinews86.com- ironis persoalan korupsi terus saja membayang-bayangi negara kita tercinta ini. Bagaimana tidak, munculnya problema cikal bakal korupsi dimulai dan dilahirkannya dari sebuah bibit pencalonan para birokrat yang mau melenggang duduk di kursi panas.

Besarnya biaya pencalonan, mengakibatkan merebaknya kasus-kasus korupsi dengan berbagai cara dan modus operandi yang berbeda.
langkah ini dilakukan guna membayar hutang piutang kepada pemodal, atau istilah tim sukses yang siap membiayai beban manggung di ajang pilkada.

Sebagai seorang pemimpin,sebagai panutan dengan hendaknya membawa amanah dan bisa membawa perubahan negara ke arah lebih maju. Sayangnya harapan dan keinginan tersebut tidak mulus dilakukan, disaat awal perjalanan karir, bukan sebuah visi-misi yang berjalan dan dijalankan. Namun harus memikirkan bagaimana melunasi piutang dari sebuah pencalonan.

Pantas saja dengan didasari pemikiran seperti itu negeri kita ini bukannya negara yang maju dan berkembang tapi justru merebaknya tikus-tikus yang siap penggerogoti anggaran negara sehingga tak Ayal banyak pejabat-pejabat yang terkena kasus suap menyuap tindak pidana korupsi yang membuat penegak hukum melakukan ott
Lantas apakah akan ada upaya pemerintah merubah sebuah regulasi sistem pemerintahan terkait minimnya biaya pemilihan kepala daerah dari tingkat bawah sampai tingkat pusat.?

Mestinya secepat mungkin pemerintah membahas dan mengkaji guna merubah regulasi sistem pencalonan para kepala daerah dari tingkat bawah hingga pusat dengan meminimalisir cos pengeluaran agar tidak membengkak.

Di era moderenisasi serta era digitalisasi bisa dimanfaatkan dalam rangka memilih para calon pemimpin secara langsung melalui daring. Tanpa harus mencetak jutaan kertas, serta terhindar nya praktik-praktik manipulasi data.

Termasuk merubah batasan usia para calon pemimpin di tubuh Partai Politik. contohnya, rekruitmen CPNS dibatasi usia serta masa pensiunnya. Jadi kenapa tidak, ditubuh Partai Politik pun perlu dirubah batasan usia. Agar memberikan kesempatan kepada regenerasi penerus bangsa. Guna mewujudkan gairah dan semangat baru sebagai seorang pemimpin dengan kecerdasan yang memiliki daya ingat masih tinggi.

Berita Terkait

Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?
Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan
BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?
Mantan Sekretaris DPRD Indramayu Ditahan Penyidik Kejati Diduga Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
Monster Pemangsa Makhluk Yang Lemah
APAKAH BISA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI SELESAIKAN MELALUI ARBITRASE
Diduga Edarkan 48 Butir Obat Hexymer, Dua Orang Diamankan Satresnarkoba Polres Pekalongan
Asas Final and Binding Hasil Kesepakatan Keadilan Restoratif
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:45 WIB

Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:25 WIB

Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:04 WIB

BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:59 WIB

Mantan Sekretaris DPRD Indramayu Ditahan Penyidik Kejati Diduga Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Monster Pemangsa Makhluk Yang Lemah

Berita Terbaru