Forwades Soroti Tajam Bankeu Jabar Buat Kuningan Caang di Duga Syarat KKN
Kuningan,Patroli News 86.Com
Program Kuningan Caang merupakan program bagus untuk masyarakat Kuningan,yang mana program Kuningan Caang telah di dengung dengungkan oleh Pemda Kuningan.Dalam hal ini Kadis Dishub,M.Muthofid telah bersetitmen bahwa anggaran untuk Kuningan Caang yang bersumber dari Bankeu Jabar,yang mana bersumber dari APBD-P Jawa barat,yang mana anggaran yang telah di anggarkan senilai 117 Milyar,dan akan di pasang kurang lebih 6500-6700 titik dan yang sudah ada 9000 titik.
Namun melihat kondisi Kuningan yang sedang prihatin dengan adanya gagal bayar,serta pihak Pemda sedang melaksanakan janji pembayaran sampe bulan April,serta legislatif juga membentuk pansus gagal bayar,namun dalam mekanisme kerja pansus gagal bayar sangat tertutup untuk semua lapisan masyarakat,baik media,ormas,lsm,dan bahkan masyarakat sekalipun.
Dengan melihat hal ini,Ketua Forwades,Bang Suradi, angkat bicara pedas terkait bankeu Pemprov Jabar untuk program Kuningan Caang.
Selasa,14/3/2023.Di sekre Forwades menuturkan.Saya merasa miris miris pedas dengan keadaan Kuningan,yang mana kadis dishub Kuningan,sdr Muhtofid dengan semangat juang 45 menggebu gebu,telah bersetitmen akan menjadikan Kuningan Caang,dengan anggaran dari bankeu jabar senilai 117 milyar.Namun beberapa Minggu ke belakang Kadis Dishub,sdr Muhtofid juga lagi ramai ramai di beritakan terkait dugaan pemotongan gajih THL,serta ramai juga dia(muthofid) juga di duga ngurusin(ngawal)anggaran bankeu dinas lain.”ungkapnya””
Lebih lanjut Suradi menambahkan,memang sudah tradisi lama terkait bankeu ada isu bahwa ada yang ngawal alias menggiring biar anggaran yang di ajukan bisa cair,ini harus di bongkar dan di usut tuntas,Karna yang namanya bankeu Jabar itu mutlak dan hak kabupaten/kota bagi hasil dengan pemrov jabar,jadi apa yang di butuhkan oleh daerah harus sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Kalau memang Bankeu Jabar ada yang menggiring,pasti akan terjadi praktek KKN,yang sudah jelas jelas pasti ada penggiringan untuk menunjuk pihak ketiga(perusahan penyedia barang dan jasa),yang mana nanti akan ada fee atau istilah cash back sekian persen.”ujarnya.
Ini harus di usut tuntas,ini modus lama yang sudah tidak relevan di era kepemimpinan pak Jokowi,yang harus transparan,akuntabel,dan bebas dari KKN,Karna pasti dengan adanya KKN akan merugikan negara.
Apalagi data yang kami(forwades) pegang bankeu Jabar untuk Kuningan kurang lebih Rp.233 milyar,teruntuk Dishub buat Penerangan jalan um(PJU) itu Rp.117.500.000.000.,jadi bukan 117 milyar,itu terbagi di lima pagu anggaran,yakni ada anggaran:
1.Rp.11.000.000.000.
2.Rp.28.500.000.000
3.Rp. 7.500.000.000
4.Rp.30.500.000.000.
5.Rp.40.000.000.000.
Jadi kalau di total anggaran PJU dishub itu Rp.117.500.000.000.,pantastis.
Namun di sini kita perlu kajian dan evaluasi bersama,Karna ini anggaran buat masyarakat Kuningan,yang di berikan pemrov jabar melalui ajuan Pemda Kuningan,yang mana kuasa pengguna anggaran nya Dishub,dan di laksanakan oleh pihak ketiga(perusahan),ini harus di kawal oleh seluruh lapisan masyarakat ,Karna tidak menutup kemungkinan dan sudah budaya warisan Belanda praktek KKN itu sampe sekarang belum hilang.
Namun saya percaya dengan pemerintahan pak Jokowi yang sedang bersih bersih berantas koropsi,dan itu telah di buktikan oleh APH pusat,baik kepolisian,kejaksaan,kejagung,KPK ,yang telah membongkar koropsi dari tingkat kabupaten sampe pusat.”terangnya”
Jadi kami(forwades)akan mengawal pelaksanaan bankeu tahun 2023,terutama dishub program Jabar caang,yang Anggaranya pantastis,serta pemenang tender lelang di duga pasti dari luar kab Kuningan,kan aneh ini ,emang tidak ada perusahan di Kuningan yang mampu,padahal kan ini untuk masyarakat Kuningan yang seharusnya juga di laksanakan oleh putra daerah.”tandasnya”
Uus.Patroli 86.
