Kuningan,PatroliNews86.Com.-Kementrian Keuangan Direktorat JendralPembendahara an (BJPb) berikan piagam penghargaan ke Pemkab Kuningan, atas hasil Kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan (DPMD) dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, membuahkan hasil Atas prestasi tersebut sebagai
“Terbaik Pertama” Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.
Dan Piagam penghargaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi,Selasa (15/03/2022).
Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan, usai Apel pagi di halaman Setda Kuningan.
Turut disaksikan oleh Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan, Bapak Abu Said Maha kepada Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, Sekda Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ahmad Faruk mewakili Kadis DPMD, Dudi Pahrudin.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH menyampaikan dalam keterangannya, Bahwa proses pengelolaan disertai kinerja yang baik tentu akan menghasilkan pencapaian dan hasil yang baik juga “Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi pemerintah daerah di Jawa Barat terbaik pertama dalam kinerja pengelolaan dana desa tahun 2021 dari kementerian keuangan.
Bupati menambahkan,penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh pihak yang telah ikut andil dan berkontribusi dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, “Jelasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dudi Pahrudin, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa, Ahmad Faruk menyebutkan, bahwa penghargaan sebagai kabupaten yang terbaik se-Jawa Barat dalam pengelolaan dana desa ini menjadi motivasi untuk mempertahankan prestasi tersebut.
Tentunya penghargaan ini jadi pemicu kami untuk bisa mempertahankan raihan prestasi yang telah dicapai,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras semua pihak mulai desa, kecamatan dan SKPD terkait dalam pengelolaan Dana Desa,”Tutupnya.
(Deden Sudiana/Red)
