Disnakertrans Cianjur Tegaskan Ke Seluruh Perusahaan Yang Ada Diwilayahnya Untuk Membayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran Idul Fitri 2022

Jumat, 22 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Cianjur,patrolinews86.com.-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Cianjur menegaskan setiap perusahaan diwilayahnya harus membayarkan Runjangan Hari Raya (THR) tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri 2022.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) pembagian THR harus diberikan tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul Fitri.
Jadi, tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul Fitri perusahaan wajib telah membayarkan THRnya kepada para karayawanya paling lambat H-7 Hari Raya,” ungkap Endan (21/04/2022).

Dalam surat edaran tersebut, kata dia, untuk jumlah besaranya bagi karyawan yang telah bekerja diatas 12 bulan secara terus menerus mendapat THR sebesar satu bulan upah.
Untuk pekerja atau buruh yang bermasa kerja minimal satu bulan kerja secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara porposional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali satu bulan,” jelasnya.

Endan menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat bersama Lembaga Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja akan melakukan monitoring pembagian THR.
“Senin (25/4/2022) nanti kami akan melibatkan Lembaga Tripartit dalam monitoring pembagaian THR. Wewenang kita adalah hanya monotring saja, untuk pengawasan itu ada di Dinas Provinsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila dalam monitoring tersebut ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan surat edaran dari Kemenaker, akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi.
“Untuk pemberian sanksi, hasil dari monitoring ini akan kita evaluasi dan disampaikan ke tingkat Provinsi. Karena ditingkat Provinsi telah mendirikan posko pengaduan THR, sedangkan penindakanya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,”pungkasnya.
(Deden Sudiana)

Berita Terkait

FORMASI Desak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Hentikan Lelang Proyek Rp55 Miliar, Minta Anggaran Dikembalikan ke Kas Daerah
Turnamen PUBG dan Free Fire Kapolres Pekalongan 2026 Resmi Digelar
DPMD Indramayu Sarankan Desa Wajib Punya Perdes Perlindungan Anak Untuk Tekan Nikah Usia Dini
Diskominfo dan BPS Indramayu Perkuat Sinergi Data Akurat menghadapi Sensus Ekonomi 2026*
Desakan Tegas kepada Bupati dan Dinas PUPR Kabupaten Pemalang untuk Segera Bertindak atas Dugaan Tambak Udang Vaname Ilegal di Desa Nyamplungsari
Ketua KONI Indramayu Yang Baru Yogi Kurniawan Resmi Dilantik Hari ini Masa Bakti 2026–2030
Satpol PP Indramayu Tertibkan Shelter Terbengkalai, Upaya Hidupkan Tata Kota dan Tingkatkan Ekonomi
Perumdam TDA Indramayu Dianggap Boros Anggaran Akibat Gunakan Kimia Baru

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 18:11 WIB

FORMASI Desak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Hentikan Lelang Proyek Rp55 Miliar, Minta Anggaran Dikembalikan ke Kas Daerah

Sabtu, 25 April 2026 - 18:07 WIB

Turnamen PUBG dan Free Fire Kapolres Pekalongan 2026 Resmi Digelar

Sabtu, 25 April 2026 - 16:24 WIB

DPMD Indramayu Sarankan Desa Wajib Punya Perdes Perlindungan Anak Untuk Tekan Nikah Usia Dini

Sabtu, 25 April 2026 - 09:49 WIB

Diskominfo dan BPS Indramayu Perkuat Sinergi Data Akurat menghadapi Sensus Ekonomi 2026*

Kamis, 23 April 2026 - 17:20 WIB

Desakan Tegas kepada Bupati dan Dinas PUPR Kabupaten Pemalang untuk Segera Bertindak atas Dugaan Tambak Udang Vaname Ilegal di Desa Nyamplungsari

Berita Terbaru

PEMERINTAH DAN PARLEMEN

Turnamen PUBG dan Free Fire Kapolres Pekalongan 2026 Resmi Digelar

Sabtu, 25 Apr 2026 - 18:07 WIB