Kuningan, Patrolinews86.com– Pelaksanaan proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 3 Luragung, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan publik. Di lapangan, papan informasi kegiatan dinilai belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi karena tidak mencantumkan besaran anggaran maupun waktu pelaksanaan pekerjaan.
Padahal, pencantuman rincian kegiatan seperti nilai bantuan atau anggaran serta jadwal pelaksanaan sangat penting untuk memudahkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana pemerintah. Ketidakjelasan informasi ini memicu pertanyaan terkait akuntabilitas pengelolaan kegiatan di tingkat satuan pendidikan.
Selain persoalan keterbukaan informasi pada papan kegiatan, sorotan terhadap pelaksanaan proyek fisik di lingkungan sekolah juga berkaitan dengan aspek teknis di lapangan, seperti penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta akses konfirmasi kepada pihak pelaksana dan pengelola sekolah. Setiap papan informasi proyek revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran negara wajib mencantumkan besaran nilai pagu atau kontrak anggaran secara jelas.
Tidak dicantumkannya nominal anggaran melanggar ketentuan transparansi dan petunjuk teknis pelaksanaan proyek pemerintah, berdasarkan beberapa aturan berikut:
• Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi Satuan Pendidikan. Berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah penerima bantuan wajib memasang papan informasi di lokasi yang mudah dilihat publik yang memuat nama program, nilai pagu anggaran, sumber dana (APBN/APBD), pelaksana (swakelola P2SP atau kontraktor), serta jangka waktu pengerjaan.
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Segala bentuk penggunaan uang negara merupakan informasi publik yang wajib dibuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Menyembunyikan nominal anggaran berpotensi menimbulkan kecurigaan publik serta melanggar prinsip akuntabilitas.
• Aturan Pengadaan Barang/Jasa dan Konstruksi. Dalam standar papan nama proyek konstruksi pemerintah, rincian identitas kegiatan, nilai kontrak/anggaran, dan waktu pelaksanaan adalah komponen mutlak yang tidak boleh dihilangkan
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi terbuka yang merinci besaran anggaran maupun jadwal pasti pelaksanaan proyek revitalisasi SMPN 3 Luragung kepada publik. Masyarakat berharap pihak sekolah, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), serta instansi terkait memberikan penjelasan transparan agar pengawasan pembangunan berjalan sesuai aturan. (Red/Tim investigasi)

























