Kuningan,Patrolinews86.com – Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 2 Cimaranten, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, senilai kurang lebih Rp1,1 miliar dari Kemendikdasmen menuai sorotan terkait kepatuhan terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta jaminan sosial pekerja.
Apakah semua para pekerja yang terlibat dalam proyek revitalisasi di SDN 2 Cimaranten Nama mereka Di Daftarkan dan Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan..?
Para pekerja di lapangan dilaporkan tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1970, PP No. 50 Tahun 2012, dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010. Selain itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi harian maupun borongan yang diwajibkan oleh UU No. 24 Tahun 2011 serta PP No. 44 Tahun 2015 turut dipertanyakan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala SDN 2 Cimaranten belum mendapat tanggapan karena yang bersangkutan sulit ditemui. Pengawasan publik diperlukan agar anggaran negara tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan
Dasar Hukum APD dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Proyek
1. Alat Pelindung Diri (APD)
• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Mengatur kewajiban pengurus/pelaksana tempat kerja memenuhi syarat keselamatan kerja, termasuk penyediaan APD serta pembinaan/penjelasan keselamatan kepada tenaga kerja.
• PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (peraturan BPK): Mewajibkan penerapan SMK3 untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, termasuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di tempat kerja.
• Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (peraturan Kemnaker): Mewajibkan pengusaha menyediakan APD secara cuma-cuma sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku, dan pekerja wajib memakainya saat bekerja.
2. BPJS Ketenagakerjaan
• UU No. 24 Tahun 2011, PP No. 44 Tahun 2015 beserta perubahannya, serta Permenaker terkait mewajibkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja sektor konstruksi, termasuk pekerja harian lepas dan sistem borongan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kepala SDN 2 Cimaranten, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab secara berimbang
(Red/Tim investigasi)

























