Bandung, Patrolinews86.com- Perwakilan masyarakat bersama awak media, mendatangi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung pada Kamis (19/11/2026) untuk menyampaikan aduan terkait dugaan ketidakprofesionalan serta kejanggalan dalam proses persidangan sengketa gono-gini di Pengadilan Agama (PA) Cimahi Jawa Barat dengan nomor perkara 691/Pdt.G/2026/PA Cmh. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Panitera Muda Hukum sekaligus Humas PTA Bandung, Sidik Widyaksa.
Permasalahan bermula dari sidang perkara gugatan gono-gini yang diajukan oleh pihak penggugat Fredy Martin terhadap tergugat Suriyani La Tohanda, S.H., M.H. Dalam agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, salah satu saksi kunci atas nama Ibu Yuyu, yang merupakan saudara dari pemilik rumah kontrakan yang menjadi objek sengketa, ditolak memberikan kesaksian dan diminta keluar dari ruang sidang oleh salah seorang majelis hakim (hakim anggota).

Penolakan tersebut didasari alasan bahwa saksi tidak mengenal pihak penggugat (Fredy Martin), meskipun saksi telah disumpah dan mengenal baik pihak tergugat maupun objek sengketa. Pihak keluarga dan perwakilan masyarakat menilai tindakan hakim tersebut tidak adil dan janggal, mengingat terdapat lima saksi lainnya (termasuk dua orang satpam) yang juga tidak mengenal penggugat namun tetap diperbolehkan memberikan keterangan.
Selain itu, pihak pengadu juga menyoroti dugaan kekeliruan fatal pada berkas gugatan. Dalam surat gugatan, alamat objek rumah yang disengketakan tertulis berada di kawasan Pasir Kumeli, padahal lokasi fisik bangunan tersebut secara administratif berada di wilayah Cigugur Tengah. Kondisi “satu objek dua alamat” ini dinilai krusial dan dapat dianggap kabur (obscuur libel) atau keliru objek (error in objecto), sehingga sangat beresiko membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).
Selain menyoroti substansi persidangan, awak media yang turut hadir juga mempertanyakan kebijakan pembatasan liputan di ruang sidang atau media tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang untuk meliput.
Menanggapi aduan tersebut, Humas PTA, Sidik Widyaksa, menyambut baik masukan masyarakat, dan menyatakan bahwa pihak pengadilan tidak dapat menghalangi hak warga negara untuk melapor apabila merasa dirugikan atau menemukan kejanggalan dalam pelayanan persidangan. Selain itu, awak media tidak dilarang untuk meliput persidangan. “Pada prinsipnya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau menilai ada perilaku dan pemeriksaan yang kurang fair di pengadilan, masyarakat berhak melapor,” ujar Sidik saat menerima audiensi tersebut.
Terkait solusi atas saksi kunci yang ditolak serta perbedaan alamat objek sengketa, Sidik menyarankan agar pihak tergugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan resmi kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi tersebut.
Pihak pengadu menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan membawa laporan resmi ke Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawas (Bawas) MA, serta Komisi Yudisial (KY) guna mengawal jalannya proses hukum agar tetap berjalan objektif dan transparan. (I.H. Sianipar / M. Reza FS)

























