BREAKING NEWS: Bocor Temuan BPK Terkait Belanja Barang di 31 Kecamatan Pemkab Indramayu hingga Dana BOS Rp56 Miliar?

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu – Patrolinews86.com –  Di balik raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai lebih dari Rp.56 miliar.

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menjadi catatan penting terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu, mulai dari tingkat kecamatan hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan BPK bertujuan memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah.

Namun, opini WTP bukan berarti seluruh proses pengelolaan anggaran terbebas dari persoalan. Sejumlah catatan hasil pemeriksaan tetap menunjukkan adanya kelemahan yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah.

Dalam dokumen LHP yang salinannya diterima Redaksi Minggu (15/11/2026), terdapat beberapa pokok permasalahan yang patut mendapat perhatian serius.

 

Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan Bermasalah

Temuan pertama berkaitan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa di 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. BPK mencatat nilai ketidaksesuaian mencapai Rp.1.967.483.078,00.

Akibatnya, penyajian realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 pada kecamatan-kecamatan tersebut dinilai tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan ini menjadi perhatian karena menyangkut puluhan kecamatan sekaligus. Kondisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat kecamatan.

Kekurangan Volume pada 35 Paket Pekerjaan Infrastruktur

Persoalan berikutnya ditemukan pada pekerjaan infrastruktur. BPK mencatat adanya kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Salah satu temuan berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan nilai kekurangan volume sebesar Rp.1.821.214.000,00.

Dari jumlah tersebut, sebagian telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.169.913.000,00. Sementara itu, berdasarkan angka yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan, masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.580.239.000,00 yang perlu ditindaklanjuti.

Temuan kekurangan volume pada puluhan paket pekerjaan tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang menggunakan uang negara.

Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp.56 Miliar di Disdikbud

Temuan dengan nilai terbesar mengarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. BPK mencatat adanya kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.56.000.468.200,00.

Nilai tersebut mencapai 99,72 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp.56.158.095.300,00.

Hasil penelusuran dalam dokumen pemeriksaan mengungkapkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Persoalannya bukan semata-mata pada pembayaran honorarium, melainkan pada penempatan atau klasifikasi rekening belanja yang digunakan dalam penganggaran.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran honorarium tenaga non-ASN tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Pos Belanja Pegawai diperuntukkan bagi komponen yang telah ditentukan dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.

Dengan demikian, pembayaran honorarium tenaga non-ASN yang bersumber dari dana BOS seharusnya diklasifikasikan pada pos Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat kekeliruan klasifikasi tersebut, penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan pos Belanja Barang dan Jasa kurang saji sebesar Rp.56 miliar lebih. Kondisi ini menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi anggaran yang semestinya.

Lemahnya Kecermatan dan Pengawasan Berlapis

BPK juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam proses penganggaran yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan tersebut.

Pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran dinilai kurang cermat dalam memilih kode rekening belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Kedua, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dinilai kurang cermat dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Perubahan APBD.

Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai kurang cermat dalam mengevaluasi penggunaan akun belanja pada RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penganggaran tidak hanya berkaitan dengan satu perangkat daerah. Mekanisme verifikasi dan pengawasan berlapis dalam birokrasi pemerintah daerah juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara dan keuangan publik, temuan ketidakpatuhan administrasi dalam nilai besar perlu mendapat perhatian serius. Opini WTP yang diberikan BPK pada dasarnya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, bukan jaminan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari kesalahan, pelanggaran regulasi, ataupun maladministrasi.

Kesalahan penganggaran hingga puluhan miliar rupiah serta ketidaksesuaian realisasi belanja di puluhan kecamatan menunjukkan adanya persoalan prosedural yang harus dikoreksi. Apabila tidak ditindaklanjuti secara serius, kelemahan pengawasan internal tersebut berpotensi mengganggu prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Tomi Susanto: Jangan Berlindung di Balik Opini WTP

 

Pemerhati kebijakan publik, Tomi Susanto, melontarkan kritik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia menilai temuan BPK tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam kepatuhan birokrasi terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Tomi Susanto, yang juga Sekretaris Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) Kabupaten Indramayu, menyatakan kesalahan pengalokasian anggaran dana BOS sebesar Rp56 miliar untuk pembayaran honorarium tenaga non-ASN bukan sekadar kesalahan pengetikan atau kekeliruan administratif biasa.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini,” tegasnya.

Kritik juga diarahkan pada mentalitas birokrasi yang dinilai kerap berlindung di balik opini WTP. Menurut Tomi, opini tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai catatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia mendesak Bupati Indramayu tidak sekadar menerima temuan BPK sebagai persoalan administratif atau hanya berorientasi pada penyelesaian rekomendasi dalam batas waktu 60 hari. Lebih dari itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan serta langkah tegas apabila ditemukan pejabat yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Terkait tindak lanjut temuan tersebut, Tomi menyatakan pihaknya akan menelusuri apakah seluruh kelebihan pembayaran yang menjadi catatan BPK telah dikembalikan ke kas daerah atau belum.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum? Yang jelas, temuan ini sudah membuktikan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terindikasi tidak bersih,” ujar pria yang akrab disapa Tomsus tersebut.

 

Praktisi Hukum: Pengembalian Uang Tidak Otomatis Menghapus Unsur Pidana

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, SH, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya proses hukum apabila dalam suatu perkara ditemukan unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

“Ini jelas harus ditindaklanjuti ke proses hukum. Soal sudah dikembalikan hanya menggugurkan pada proses perdata,” tegas Guruh.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tindak lanjut temuan pemeriksaan tidak cukup hanya dilihat dari aspek pengembalian uang. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Disdikbud Mengaku Belum Memahami Temuan

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sependapat serta berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dalam jangka waktu 60 hari sejak LHP diterima.

Namun, ketika dikonfirmasi awak media terkait temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana saya belum paham, Mas,” ujar H. Caridin melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Jawaban tersebut tentu memerlukan penjelasan lebih lanjut, mengingat temuan yang dipersoalkan menyangkut nilai anggaran puluhan miliar rupiah dan melibatkan perangkat daerah yang dipimpinnya.

 

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan terus berupaya mengonfirmasi perkembangan tindak lanjut temuan BPK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memastikan sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, termasuk kepastian pengembalian kelebihan pembayaran, perbaikan klasifikasi anggaran, serta evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab.

Publik berhak mengetahui bagaimana uang daerah dikelola dan sejauh mana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan setiap temuan pemeriksaan. (Agus Sulist/Cho)

Berita Terkait

Sambut HUT Korpri, Pemkab Majalengka Perbaiki 57 Gerobak PKL di Bundaran Munjul Secara Gratis.
Jangan Paksakan Kehendak.! Warga Palimanan Barat Tegaskan Penolakan TPST, Saeful Yunus: Hak Rakyat Jangan Diinjak!
ATR/BPN Kuningan Lelet dan Lambat Dalam Tugas Menyelesaikan Penerbitan Sertipikat Desa Pengganti
Pemkab Pekalongan Selenggarakan Sarasehan Bersama Insan Media se Kabupaten Pekalongan.
DARI LAPANGAN HIJAU KETEMU TUKANG MARTABAK
11 Ribu Anggota Linmas se-Jawa Barat Ikuti Apel Akbar, Perkuat Pengabdian dan Perlindungan Masyarakat
Mengenal lebih dekat tentang Bank Kuningan
Plt Bupati Pekalongan Terima Delegasi DPP INSPI dan DPC INSPI Kab. Pekalongan. 
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:16 WIB

Sambut HUT Korpri, Pemkab Majalengka Perbaiki 57 Gerobak PKL di Bundaran Munjul Secara Gratis.

Selasa, 17 November 2026 - 12:38 WIB

Jangan Paksakan Kehendak.! Warga Palimanan Barat Tegaskan Penolakan TPST, Saeful Yunus: Hak Rakyat Jangan Diinjak!

Senin, 16 November 2026 - 10:01 WIB

ATR/BPN Kuningan Lelet dan Lambat Dalam Tugas Menyelesaikan Penerbitan Sertipikat Desa Pengganti

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Pemkab Pekalongan Selenggarakan Sarasehan Bersama Insan Media se Kabupaten Pekalongan.

Kamis, 12 November 2026 - 19:13 WIB

DARI LAPANGAN HIJAU KETEMU TUKANG MARTABAK

Berita Terbaru