Bandung Patrolinews86.com. –
Komitmen Pemerintah Pusat dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN dalam penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi ,amanah dan nurani bangsa.
Apresiasi dan dukungan dari segenap jajaran Pemerintah sangat diperlukan agar kinerja dan pertanggung jawaban publiknya bisa diakses dan selalu dikontrol masyarakat, setidaknya hak publik atas informasi yang dimiliki masyarakat melalui lembaga sosial kontrol,demikian juga halnya yang dilakukan oleh wadah pegiat anti korupsi ARM (ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT) yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai sosial kontrol.
Ramainya penjualan buku ditingkat sekolah SMK / SMA lingkup dinas pendidikan propinsi Jawa barat yang pernah diberitakan tempo dulu dan disikapi ARM ( Aliansi Rakyat Menggugat ) ditanggapi serius oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat yang bernama Dr.H.Purwanto MPd yang disampaikan oleh Sekdis Disdik Prov Jabar H Deden Saepul Hidayat Penjualan Buku yang bertemakan MKL (Menyemai Karakter Linuhung) yang merupakan Transformasi Pendidikan Berbasis kearifan lokal yang pada akhirnya semua sekolah kabarnya melakukan pembayarannya menggunakan anggaran dana BOS ( bantuan oprasional sekolah ) yang bersumber dana APBN dan merubah Arkas dan Markas yang ada dengan jumlah harga Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per sekolah. Adanya berita itu udah saya sampaikan kepada Kepala Dinas pendidikan Propinsi Jawa barat yang bernama Dr.H.Purwanto MPd dengan jawaban
1. Pak Purwanto sebagai penulis tdk pernah menggunakan institusi dan jabatannya untuk menekan pembelian buku
2. Dinas Pendidikan tidak pernah menginstruksikan senua sekolah membeli buku karya Pak Purwanto.
3. Apabila ada pihak yang memang menjual mengatasnamakan Dinas Pendidikan silahkan melaporkan ke Dinas Pendidikan, Dan kami akan tidak tegas, ” Ucapnya.
Ungkapan dinas pendidikan prov yang mengklaim itu bukan perintahnya dan tidak ada keterlibatannya ,tentu mengundang tanggapan keras dari Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun yang akrab disapa Bang Jahid, yang menurut dia jawaban itu sangat tidak mendasar dan terkesan cuci tangan dan mau mengorbankan para kepala sekolah dilapangan yang dengan susah payah mengumpulkan uang sebesar Rp.1.500.000 untuk pembelian buku itu.
Pihak Disdik mengatakan, dilapangan Apabila ada pihak yang memang menjual mengatasnamakan Dinas Pendidikan silahkan melaporkan ke Dinas Pendidikan, Dan kami akan tidak tegas.
Ucapan itu ngawur, bukankah pemberitaan dan penyampaian berbagai sumber ke dinas pendidikan adalah bukti bahwa hal itu terjadi dan silahkan tanyakan ke para KCD kantor cabang dinas atau kepada sekolah yang telah membeli ..gampang kan ..? Kalau ia dia mau menyikapi masalah ini dengan benar .
Tetapi karena kita juga menduga ada keterlibatannya dengan orang orang yang berkepentingan tentu dalam hal ini kita akan terus mengkaji dan mendalami serta membuka kedok dibalik penjualan buku ini yang dirasa oleh pihak sekolah merasa kemahalan dan keberatan karena tidak ada kos untuk pembelian ini sementara arkas dan markas usah sesuai dan sudah di sahkan.
Tetapi apapun itu pihak sekolah akan nurut dan pasti akhirnya membeli Karena bertuliskan nama kadisdik provinsi dan gubernur Jabar, metode ini kami menilai ada dugaan adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan keuangan Negara.
Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun yang akrab disapa Bang Jahid
Team Investigasi ARM mendapatkan laporan bahwa para sekolah menganggap buku itu dipaksakan dijual dan kemahalan bahkan tidak sesuai dengan harga HET, menindaklanjuti masukan dari berbagai sumber tersebut maka kami akan menindak lanjuti dan akan melayangkan surat pengaduan masyarakat ini kepada pihak Aparatur Penegak Hukum dan Pihak-pihak terkait karena disini ada dugaan pelanggaran hukum
Post Views: 94
