PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO) SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SERTA PENDEKATAN RESTORATIF DAN DIVERSI

- Penulis Berita

Sabtu, 22 Februari 2025 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO) SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SERTA PENDEKATAN RESTORATIF DAN DIVERSI

Dikupas oleh : Kantor Hukum
BAMBANG LISTI LAW FIRM
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum

Pengertian Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan pasal 81 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir hal ini dijelaskan dalam pasal 2 huruf (i) UU SPPA. Berdasarkan pasal 3 huruf g UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menerangkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyelidikan sampai tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak berhadapan dengan Hukum

UU SPPA membagi tiga definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 UU SPPA)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Anak Belum Cukup Umur

Batas umur bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah 12 tahun. Dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial akan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi terkait, maksimal 6 bulan.

Pendekatan Restoratif dan Diversi

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (3) UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative dan diversi.

Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU SPPA keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku. Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, bukan pembalasan.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU SPPA, Keadilan Restoratif yang dimaksud meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;
b. Persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan dalam lingkup keadilan restoratif poin a dan b di atas.

Bedasarkan pasal 1 angka 7 UU SPPA diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 6 UU SPPA tujuan dilakukannya diversi adalah:

• Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
• Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
• Menghadirkan anak dari perampasan kemerdekaan;
• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
• Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, barulah proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan (pasal 13 UU SPPA).***

 

Berita Terkait

Pukul Pakai Helm Karena Cemburu Istrinya Bersama Pria Lain, Warga Karanganyar ini Diamankan Polres Pekalong
Sat Reskrim Polres Cirebon Kota Resmi Tetapkan Tersangka Dalam Kasus Pelecehan Seksual Pasien Anak
7 Pria Dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota 4 diantaranya sebagai Pengedar .
Satnarkoba Polres Subang ,Sigap Berantas Peredaran Obat Obatan Terlarang Jenis Tramadol
Diduga Salah Gunakan Wewenang Angkat Keluarga Jadi Pejabat, Sekda DKI Dilaporkan ke KPK
Polda Jateng Tangkap Tiga Pelaku Premanisme Berkedok Debt Collector di Slawi*
Di Desa  Cipinang  Majalengka  Program PTSL Dipungut  Rp.200 ribu dengan Alasan untuk ngopi. Benarkah..? 
Pencarian Hari Ketiga Membuahkan Hasil, Pemancing yang Diduga Terpeleset dan Tenggelam Akhirnya Ditemukan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 16 Mei 2025 - 06:23 WIB

Polri bongkar perdagangan sianida llegal terbesar di Indonesia.

Kamis, 15 Mei 2025 - 19:35 WIB

Kapolsek Pagaden Memberikan Cendera Mata Acara Pelepasan Purnabakti Kanit Binmas AKP DURAHMAN

Senin, 12 Mei 2025 - 14:32 WIB

Antisipasi Aksi Premanisme, Polsek Pagaden Sambangi PT TAIPA PARK.

Senin, 12 Mei 2025 - 11:56 WIB

Hadiri promensisko tppu dan tppt ,Kapolri tegaskan komitmen perangi kejahatan siber 2025.

Minggu, 11 Mei 2025 - 17:55 WIB

Kapolres Pekalongan Kota Pimpin Patroli Skala Besar Gabungan Tiga Pilar berantas Premanisme

Minggu, 11 Mei 2025 - 08:56 WIB

Demi Kenyamanan Warga, Polsek Pagaden Razia Miras dan Knalpot Brong

Jumat, 9 Mei 2025 - 17:20 WIB

Polri  bongkar tppu hasil judol berjumlah Rp 530 milyar

Jumat, 9 Mei 2025 - 17:16 WIB

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya dan Ciamis Tukar Posisi, Kapolres Harap Pelayanan Tetap Optimal

Berita Terbaru