PEREMPUAN DAN KEMISKINAN.
Oleh : Gregorius Cristison Bertholomeus, S.H.,M.H
Berbicara tentang perempuan, kemiskinan dan pembangunan dapat saya katakan membicarakan suatu misteri? .
Pertanyaannya :
-). Berapakah jumlah perempuan miskin di Indonesia?
-). Siapakah gerangan perempuan miskin??
Apakah kriteria kemiskinan pada perempuan???
-). Bagaimanakah pembangunan dapat meningkatkan harkat, martabat, bahkan kesejahteraan perempuan????
Secara kuantitatif, data PBB pada tahun 1994 menunjukan jumlah perempuan pedesaan yang hidup dalam kemiskinan meningkat hampir dua kali lipat dalam dua puluh tahun terakhir dan sekarang ini 60% dari penduduk pedesaan miskin yang berjumlah 1 miliar orang ialah perempuan.
Di Indonesia jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang 27,2 juta ini tidak memberikan gambaran yang spesifik tentang jumlah perempuan miskin.
Demikian pula halnya di Jawa Timur, dari jumlah 16.578.451 perempuan pada 1991, belum ada gambaran yang definitif jumlah perempuan miskin di pedesaan.
Sebab ukuran kemiskinan yang banyak dipakai saat ini, baik absolut maupun relatif berwawasan perempuan.
KETIDAKAKURATAN :
Ukuran ini, antara lain, garis kemiskinan yang berdasarkan jumlah kalori untuk hidup oleh Sayogyo (1981), jumlah kalori sesuai dengan kebutuhan hidup oleh BPS, garis kemiskinan standar dunia oleh Bank Dunia, 420 dolar AS per kapita/tahun (1990).
Ditambah lagi jumlah kebutuhan fisik minimum oleh Depnaker, penguasaan lahan kurang dari 0,7 ha bagi para petani oleh Singa rimbun dan Penny (1976).
Tentunya pengukuran garis kemiskinan ini ternyata menimbulkan kebingungan dalam pemakaian.
Mengapa demikian, karena kriteria yang berbeda menghasilkan perbedaan dalam hal identifikasi orang, keluarga, atau penduduk miskin, bahkan jumlah penduduk yang tergolong miskin.
Tradisi gender yang menyebabkan ketidakberuntungan perempuan dalam berbagai bentuk asimetri, ketimpangan, subordinasi, dan eksploitasi jelas menyudutkan perempuan dalam kemiskinan.
Ideologi gender dalam kehidupan sehari-hari yang secara sosial mengkonstruksi peran berbeda antara laki-laki dan perempuan pada kondisi, tanpa kita sadari, perempuan berstatus lebih rendah dari laki-laki, terabaikan dalam pembangunan, tersubordinasi, kurang memperoleh kesempatan, akses dalam kontrol belum berpeluang sama dengan laki-laki dalam menikmati kue pembangunan.
Sehingga, akibatnya perempuan menjadi golongan termiskin dari yang miskin (the poorest of the poor).
Jika dalam PJPT II, program pengentasan kemiskinan mendapat perhatian yang serius melalui program inpres desa terpadu, maka perlu dicari kriteria perempuan miskin.
Literatur yang ada dan berwawasan feminis menyebutkan, kriteria kemiskinan perempuan berbeda dari yang konvensional, termasuk di dalamnya tidak terpenuhi kebutuhan dasar, yang tidak terbatas dalam lingkup sandang, pangan, papan, namun juga kebutuhan dasar lain misalnya bahan bakar, air bersih, ditambah lagi dengan kebutuhan beraktualisasi diri, terbebas dari kekerasan dan memperoleh pendidikan.
Maitreya K. Raj, sosiolog feminist asal India dalam tulisannya : Women in Development: The Indian Experience (1991), menyebutkan bahwa kebutuhan dasar yang spesifik, ialah :
1). Kebutuhan terbebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan fisik, perkataan kasar dan kekerasan seksual.
2). Kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan, dan…
3). Kebutuhan untuk identitas diri termasuk kebutuhan beraktualisasi.
Selain itu Getubig dalam artikelnya : The Assault on Proverty Aciview and Reassessment (1988) menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi atau berasosiasi dengan kemiskinan perempuan, seperti kurangnya kurangnya akses pada asset produksi, kesempatan kerja, pendidikan formal dan keterampilan.
Rendahnya rasio lahan subur dengan populasi ; Kecilnya sumber daya yang dimiliki ; Tradisi-tradisi yang tidak kondusif ; Pembangunan dan faktor demografis.
Daftar ini tentunya akan lebih panjang jika dimasukan variabel di luar ekonomi misalnya seperti :
_). Kemiskinan Politik.
_). Sosial.
_). Budaya.
_). Ketiadaan Identitas.
_). Kemiskinan Keberanian Memasuki Dunia Publik.
_). Tidak Ada Waktu Bersantai, dan lainnya.
Melihat indikator dan variabel ini, tampak keberadaan perempuan di bawah garis kemiskinan nyata-nyata berbeda dengan standar umum yang biasa di pakai di Indonesia.
Kondisi perempuan miskin ternyata dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan dibanding dengan laki-laki, baik dilihat dari segi pengorbanan tenaga untuk kerja, rendahnya waktu santai, nyaris dari akses kesempatan, manfaat bahkan ketenangan batin.
Selanjutnya, muncul pandangan baru pada tahun 1993, kemiskinan merupakan suatu bentuk siksaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Sejak masa kecilnya perempuan miskin menderita, sehingga sering masuk ke pasar tenaga kerja sejak anak-anak.
Pekerjaan yang diperolehnya umumnya marginal seperti pembantu rumah tangga, buruh pabrik sektor informal.
Perempuan miskin lebih rentan terhadap perlakuan kekerasan fisik dari laki-laki baik di dalam maupun di luar rumah tangga.
Bahkan sering dijumpai perempuan berada pada situasi yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.
Mereka tereksploitasi dan mengalami resiko kesehatan tinggi sebagai pelacur.
Dalam pada ini, ditemukan adanya transfer kemiskinan antar generasi khususnya di kalangan perempuan.
Ini hemat saya belum pernah dibicarakan dalam literatur kemiskinan ” yang tidak berwawasan perempuan “.
Disamping itu, industrialisasi di kota mendorong kalangan perempuan tani miskin urbanisasi ke kota, yang menyebabkan perempuan miskin hidup lebih susah, sebab di tempatnya yang baru mereka kehilangan dukungan sosial untuk mempertahankan hidupnya.
Mereka terdorong masuk ke sektor informal dengan upah kecil.
Terjadilah apa yang disebut kemiskinan perempuan.
Oleh karena itulah, penanganan kemiskinan perlu berwawasan perempuan, dan kriteria baru kemiskinan berwawasan perempuan perlu dikembangkan.
Tampaknya upaya strategis sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan peningkatan peranan wanita (P2W) untuk mengentas perempuan miskin baik dalam skala regional maupun nasional, khususnya di daerah pertanian yang merupakan salah satu kantong kemiskinan.
Pengentasan perempuan miskin perlu dilakukan secara sistematis, dan melibatkan perempuan itu sendiri sejak awal, dimulai dengan memahami kemiskinan mereka dan kebutuhan-kebutuhannya, dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
Akhir kata, tentunya keterlibatan NGO, aktivitas studi wanita, akademisi, dan swasta sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang peduli dan memberdayakan perempuan.
GELSON – PATROLINEWS86.COM
