*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*
Asas ne bis in idem merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah suatu perkara yang telah diperiksa serta diputus secara berkekuatan hukum tetap diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip setiap sengketa harus mempunyai akhir (litis finiri oportet).
Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ne bis in idem antara lain dikaitkan dengan Pasal 1917 KUHPerdata. Pada pokoknya, suatu perkara dapat dianggap sama apabila terdapat kesamaan mengenai tuntutan, dasar atau alasan tuntutan, serta para pihak. Oleh karena itu, apabila suatu perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, pihak yang sama pada prinsipnya tidak dapat mengajukan kembali perkara dengan pokok dan dasar yang sama.
Namun, penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian mempunyai kekhususan. Hal ini disebabkan perkara perceraian berkaitan dengan hubungan perkawinan yang bersifat terus-menerus dan dinamis. Keadaan rumah tangga dapat berubah setelah suatu perkara diputus. Konflik yang sebelumnya belum mencapai tingkat tertentu dapat berkembang menjadi semakin berat, atau dapat muncul peristiwa baru yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Pada prinsipnya, ne bis in idem dimaksudkan untuk menjaga finalitas putusan pengadilan. Apabila suatu perkara yang sama dapat terus diajukan kembali, maka putusan pengadilan kehilangan makna kepastian hukumnya. Karena itu, asas ini memberikan perlindungan kepada para pihak dari pemeriksaan berulang terhadap sengketa yang telah selesai.
Pasal 1917 KUHPerdata memberikan parameter penting dalam menentukan adanya ne bis in idem. Tidak cukup hanya melihat kesamaan para pihak. Harus dilihat pula kesamaan tuntutan dan dasar atau alasan yang digunakan.
Kekhususan tersebut ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993. Kaidah yang dikenal dari yurisprudensi tersebut menyatakan dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk hadhanah, tidak berlaku asas ne bis in idem. Kaidah ini menunjukkan dalam sengketa perkawinan mempunyai karakter khusus dibandingkan sengketa perdata pada umumnya.
Hal ini dapat dipahami karena dalam perkara perkawinan, keadaan hukum dan fakta yang menjadi dasar pemeriksaan dapat berubah. Putusan pengadilan terhadap keadaan rumah tangga pada suatu waktu tidak selalu dapat diperlakukan sebagai penetapan keadaan dalam rumah tangga akan sama untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, hakim perlu melihat perkembangan hubungan para pihak secara faktual.
Apabila dalam perkara perceraian tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, hakim tetap perlu memeriksa riwayat perkara sebelumnya secara cermat.
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
1. apakah para pihak sama;
2. apakah perkawinan yang disengketakan sama;
3. apa alasan perceraian dalam perkara terdahulu;
4. bagaimana fakta yang terbukti dalam perkara terdahulu;
5. apa amar putusan sebelumnya;
6. apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap; dan
7. apakah setelah perkara terdahulu terdapat perubahan keadaan atau fakta baru.
Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya melihat suami dan istri pernah mengajukan perkara perceraian. Hakim perlu melihat apakah perkara baru benar-benar merupakan pengulangan perkara yang sama atau merupakan perkara yang lahir dari perkembangan hubungan perkawinan.
Dalam konteks ini, putusan terdahulu tetap mempunyai arti penting. Putusan dapat menjadi bagian dari sejarah hubungan hukum para pihak dan bahan bagi hakim untuk memahami perkembangan rumah tangga. Namun, keberadaan putusan terdahulu tidak secara otomatis menutup kemungkinan pemeriksaan perkara perceraian berikutnya.
Pengecualian ne bis in idem dalam sengketa perkawinan tidak berarti perkara perceraian dapat diajukan tanpa batas dan tanpa alasan. Hakim tetap harus memastikan perkara baru mempunyai dasar yang dapat diperiksa dan dibuktikan.
Di satu sisi, hukum harus menjaga kepastian hukum agar pengadilan tidak menjadi tempat untuk mengulang sengketa yang sama secara terus-menerus. Di sisi lain, hukum juga harus mampu merespons perubahan keadaan rumah tangga. Karena itu, penerapan ne bis in idem dalam perkara perceraian harus dilakukan secara proporsional. Kesamaan identitas para pihak bukan satu-satunya ukuran. Karakter hubungan perkawinan, alasan perceraian, fakta yang mendasari gugatan, serta perkembangan keadaan setelah putusan terdahulu harus menjadi bagian dari penilaian hakim.
Kuningan, 12 Oktober 2026
Hormat Kami
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum
