Indramayu – Patrolinews86.com
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Tb. Haeru Rahayu A.Pi M.Sc bersama jajarannya mengunjungi langsung Kabupaten Indramayu, Minggu (5/4/2026).
Tujuan kunjungan ini menanggapi aksi massa dari ribuan petambak yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi tambak di pesisir Pantura Jawa yang berakhir ricuh, dengan rusaknya fasilitas umum Alun-alun Indramayu.
Haeru Rahayu menyampaikan, program revitalisasi tambak merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas budidaya perikanan di Pantai Utara Jawa yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
Melalui program ini, pemerintah ingin menata ekosistem budidaya secara menyeluruh mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai keekonomian yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat, visi misi pemerintah, PSN Revitalisasi tambak ini bertujuan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Haeru Rahayu, Minggu (5/4/2026) di Pendopo Pemkab Indramayu.
Menurutnya, tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya. Agar tidak menyusahkan masyarakat, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dan diawasi sesuai ketentuan koridor aturan yang berlaku.
Ditambahkan, KKP tengah melaksanakan proyek serupa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 hektar dengan nilai investasi senilai Rp 7,2 triliun.
Untuk kawasan Pantura Jawa, komitmen anggaran yang disiapkan bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipatnya, sebuah bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.
Pemerintah pusat dalam hal ini KKP, lanjut Haeru, akan duduk bersama dan berdialog bilamana masih ada kebuntuan informasi terkait program pemerintah tersebut.
“Kami punya niat yang baik untuk melakukan proyek strategis nasional, teman-teman tolong sampaikan ke masyarakat agar bisa diterima dengan baik. Jika masih ada hal yang belum dipahami, kami mengajak untuk duduk bersama dan berdialog agar ditemukan solusi,” ujarnya.
Pihak KKP juga dijadwalkan menerima anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang untuk membahas program lebih lanjut di Kementrian Jakarta.
Sementara itu, Pembina Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), H. Juhadi Muhammad secara tegas menolak PSN Revitalisasi tambak pantura.
Menurutnya, proyek nasional ini merampas hak garap masyarakat yang sudah puluhan tahun mengelola tambak, dan dinilai merugikan masyarakat, khususnya petambak pesisir di Pantura Indramayu,
“PSN Revitalisasi tambak ini akan menciptakan kemiskinan baru di Indramayu, karena para petambak akan jadi kuli dalam mengelola tambak, padahal mereka sudah puluhan tahun mengelola tambak sendiri,” kata H. Juhadi dalam keterangannya di video yang beredar ke publik, Minggu, (5/4/2026).
Pihaknya akan terus menyuarakan penolakan proyek revitalisasi dengan mengadukan langsung ke DPR-RI, bila perlu ke Presiden Prabowo.
Ditegaskan Juhadi, sekitar 2264 petambak asli warga Indramayu yang menyebar di 7 desa dari 4 kecamatan ini bergantung dari pengolahan tambak yang sudah ia kelola sejak puluhan tahun.
“Kita makan dari sini (pengolahan tambak). Kita tidak mau lahan tambak dirampas. Hak garap tambak ini sudah dikelola sejak puluhan tahun. Jadi jelas, jika pemerintah daerah tidak mendukung, kita akan mengadu ke DPR-RI, bila perlu ke Pak Presiden Prabowo,” tandasnya.
Juhadi juga secara jelas menyayangkan tindakan oknum dari petugas PSN yang tanpa ijin melakukan pematokan dan pengukuran lahan tambak. Mestinya ada pemberitahuan dulu ke masyarakat petambak agar kondusif. (Agus Sulist/Red)
