Cirebon Patrolinews86.com, ( 10 November 2025 ) – Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang di ketua i oleh Furqon Mujahid kembali bersuara lantang terkait berbagai proyek yang diduga bermasalah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon. ARM menegaskan komitmennya untuk melaporkan seluruh proyek yang terindikasi bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), termasuk dugaan penyimpangan anggaran, mark up, serta praktik gratifikasi yang mencederai kepercayaan publik.
Ketua Umum ARM Furqon Mujahid menegaskan bahwa lembaganya telah mengantongi sejumlah data dan dokumen penting terkait proyek-proyek yang dinilai tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan. “Kami tidak akan tinggal diam. Semua proyek yang terindikasi bermasalah akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri dan Tipikor. Uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat,” tegas Furqon.
Ia juga menyoroti gaya hidup mewah sebagian pejabat di lingkungan PUTR yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan resmi mereka. “Pejabat yang korupsi harus dimiskinkan, bukan dikasih hati. Sudah cukup rakyat menderita akibat ulah oknum pejabat yang rakus dan tidak punya rasa malu,” ujarnya dengan nada tegas.
ARM menilai, lemahnya pengawasan internal dan minimnya transparansi membuat sejumlah proyek fisik di Kabupaten Cirebon kerap menimbulkan kecurigaan publik. Sejumlah proyek jalan, drainase, dan infrastruktur dasar disebut bermasalah baik dari segi kualitas pekerjaan maupun pelaporan keuangan.
“Kalau proyeknya bagus dan transparan, pasti rakyat mendukung. Tapi kalau kualitas asal-asalan dan laporan keuangan tidak terbuka, itu tanda-tanda penyimpangan. Kami akan kawal terus sampai tuntas,” tambah Furqon.
ARM juga meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan PUTR. Menurut mereka, sikap tegas aparat merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
> “Kami minta Kejaksaan dan Kepolisian jangan takut menindak pejabat yang nakal. Jangan hanya rakyat kecil yang dikorbankan. Koruptor harus diproses hukum dan harta hasil korupsi harus disita untuk negara,” pungkas Furqon.
Dengan sikap tegas ini, ARM memastikan akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik di Kabupaten Cirebon.
( Redaksi)
