Etika Komunikasi Pejabat Yang Baik Dan Benar.
Oleh : Gregorius Cristison Bertholomeus, S.H.,M.H
Komunikasi yang efektif dan etis merupakan kunci dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pejabat dan masyarakat.
Namun, masih banyak kita temukan contoh komunikasi yang tidak baik dari beberapa oknum pejabat, yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Saya masih ingat ketika berinteraksi dengan beberapa pejabat, mereka sering kali merespons dengan singkat dan langsung ke poin tanpa memperhatikan etika komunikasi yang baik.
Padahal, komunikasi yang baik tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan dan menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara.
Sebagai contoh, ketika seseorang menyapa dengan “Selamat pagi Bapak Bupati, atau Bapak Ketua DPR atau Bapak Kadis”, seharusnya pejabat tersebut merespons dengan “Selamat pagi juga” atau “Terima kasih, selamat pagi”.
Namun, yang sering terjadi adalah pejabat tersebut langsung membahas poin tanpa membalas sapaan tersebut.
Hal ini dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai dan tidak dihormati.
Etika komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga dalam komunikasi resmi.
Pejabat harus dapat menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme dalam setiap komunikasi yang dilakukan.
Ini tidak hanya akan meningkatkan citra pejabat tersebut, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam membangun etika komunikasi yang baik, pejabat harus memperhatikan beberapa hal, seperti:
1. Menggunakan bahasa yang sopan dan hormat:
Pejabat harus menggunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam setiap komunikasi yang dilakukan.
2. Membalas sapaan dengan baik :
Pejabat harus membalas sapaan dengan baik dan menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara.
3. Menggunakan nada yang tepat:
Pejabat harus menggunakan nada yang tepat dalam komunikasi, tidak terlalu formal atau terlalu santai.
4. Menghargai waktu lawan bicara :
Pejabat harus menghargai waktu lawan bicara dan tidak memotong pembicaraan tanpa alasan yang jelas.
Dengan memperhatikan etika komunikasi yang baik, pejabat dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi pejabat untuk memperhatikan etika komunikasi yang baik dalam setiap interaksi yang dilakukannya.
Dalam kesimpulan, etika komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara pejabat dan masyarakat.
Pejabat harus memperhatikan etika komunikasi yang baik dalam setiap interaksi yang dilakukan, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun komunikasi resmi.
Dengan demikian, pejabat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Akhir kata, “Biar Anda pejabat, tetapi tidak beretika, sama saja kosong bulat”.
Mungkin orang yang tidak berpendidikan jauh lebih baik dari etika Anda, kiranya demikian.
Referensi:
– Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
– Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
– Buku “Etika Komunikasi” oleh Prof. Dr. H. M. Alwi, M.Pd.
