KPK segera bergerak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Program Rehabsos ,Pada Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Jumat, 2 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK segera bergerak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Program Rehabsos ,Pada Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

*JAWA BARAT patrolinews86.com – Tasikmalaya Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Di TA 2022 sebanyak 9150 orang tercatat penerima bantuan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya dilaporkan DPP LSM Berantas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan segudang alat bukti, diduga
program dinsos tersebut merupakan program fiktif. Usai melaporkan jajaran pengurus membentangkan spanduk dengan tulisan KPK Usut Tuntas dugaan korupsi dinsos Kabupaten Tasikmalaya 2022.

“Program tersebut hanya jadi bancakan oknum tertentu untuk memperkaya diri dengan membuat program bodong atas nama rakyat kecil dan atas nama para penyandang masalah kesejahteraan sosial,” kata Heri Ferianto Ketua DPP LSM Berantas kepada kabarSBI.com melalui pesan whatsapp, Jumat (2/8/2024)

Lanjutnya, Berdasarkan hasil testimoni di beberapa kecamatan terhadap masyarakat secara By name by address sesuai yang tercantum di dalam daftar penerima, ditemukan fakta bahwa mereka tidak menerima bantuan bahkan jauh dari kriteria yang disebutkan.

“Karna faktanya mereka orang orang normal dengan kondisi normal dan berkehidupan layak,” tuturnya

Artinya, program tersebut patut diduga fiktif dan akal akalan saja. Karena jika dilihat dari sisi maladministrasinya atas penggunaan data yg tidak benar atau fiktif, maka patut diduga terjadi penyelewengan anggaran oleh oknum pengusul program dan dinas teknis terkait.

“Bupati juga tidak boleh menutup mata atas persoalan ini. Jangan sampai ini jadi kado perpisahan di akhir masa jabatan bupati,” pungkasnya

Pihaknya, meminta KPK untuk secepatnya memeriksa dan dimintai keterangan, seperti Kadis Sosial 2022, Kabid Rehabsos 2022, PPK dan PPTK 2022, Penyedia Jasa
Dan minta diusut juga siapa pengusul programnya. (rian/MF/red)

Berita Terkait

Akhirnya Penyelidikan Terkait Pencurian Beras Bantuan Pangan Di Desa Ambit Mulai Ada Titik Terang Dan Muncul Terduga Para Pelakunya
Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?
Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan
BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?
Mantan Sekretaris DPRD Indramayu Ditahan Penyidik Kejati Diduga Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
Monster Pemangsa Makhluk Yang Lemah
APAKAH BISA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI SELESAIKAN MELALUI ARBITRASE
Diduga Edarkan 48 Butir Obat Hexymer, Dua Orang Diamankan Satresnarkoba Polres Pekalongan

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Akhirnya Penyelidikan Terkait Pencurian Beras Bantuan Pangan Di Desa Ambit Mulai Ada Titik Terang Dan Muncul Terduga Para Pelakunya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:45 WIB

Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi..?

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:25 WIB

Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu Lakukan Demo Gelar 25 Tuntutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:04 WIB

BISAKAH MENGGUGAT HARTA GONO-GINI SETELAH ADA AKTA NOTARIS..?

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:59 WIB

Mantan Sekretaris DPRD Indramayu Ditahan Penyidik Kejati Diduga Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Berita Terbaru