Kuningan patrolinews86.Com – Hangatnya perbincangan publik terkait adanya pungutan dari para kepala desa sebesar Rp.3.750.000/desa yang di peruntukan untuk kegiatan bimtek para perangkat desa yang diselenggarakan di luar jawa barat sehingga ramai pula diberitakan berbagai media di kuningan, jadi perbincangan publik dan akhirnya lina warman pun sebagai ketua apdesi namun sudah tidak jadi kepala desa, angkat bicara dalam masalah ini, bahkan menurutnya terkait Bimtek perangkat Desa yang telah diselenggaran oleh Apdesi dan menjawab surat klarifikasi kepada team Forwades (forum wartawan Desa & Sekolah).Jumat (25/8/2022) di ruang lobi Apdeai dirinya menjelaskan bahwa saya berterima kasih atas kedatangan team forwades dan saya selaku ketua dan para pengurus APDESI hanya selaku fasilitator yang sipatnya hanya mengundang Desa. Adapun terkait masalah tempat di luar kota itu atas usulan dari bawah dan semu kesepakatan bersama biar lebih fokus dalam mengikuti Bimtek.Terkait EO di persilahkan mau yang mana aja dan kesiapa aja.”akunya.
Namun ketika team forwades coba bertanya.”apakah boleh EO yang tidak mendapatkan izin rekom kemendagri bisa melaksanakan bimtek…..?” Karena tersiar kabar bahwa apdesi tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud ? lina warman menjawab, boleh boleh aja yang penting telah berbadan hukum,”terangnya.
Jadi kami pihak Apdesi sipatnya tidak memaksa,mau ikut boleh….!,tidak ikut juga gak apa apa…!,”ungkapnya.
Menanggapi ungkapan ketua Apdesi, ketua Forwades yang biasa dipanggil bang Suradi menanggapi serius dalam masalah ini karena diduga ada ketidak beresan dalam masalah ini bahkan dirinya berceloteh Kok bisa ya..?pernyataan bagian hukum APDESI kuningan Pak Umar berbeda dengan ketua Apdesi ..? dan terkesan ada ketidak harmonisan ditubuh mereka, padahal semua jelas merujuk surat edaran kemendagri, mendengar hal ini kami pihak FORWADES akan mencoba berkordinasi dengan Pak Bupati Kuningan.H.Acep Purnama.SH.MH selaku Penerima mandat kelanjutan surat edaran Kemendagri no 140/8120/SJ .19 Agustus 2019 agar semua terang benderang dan transparan terkait anggaran karena kesimpang siuran dilapangan dari berbagai sumber yang dihimpun Forwades mengharapkan besarnya anggaran yang terkumpul dari masing masing kepala desa diharap bisa transparan dan terbuka kepada publik tentang pengalokasiannya termasuk tentang aturannya yang mengatur tentang hal itu dan oleh siapa yang berhak melaksanakan kegiatanhya.
Ini semua kami lakukan (forwades) biar terang benderang tentang permasalah bimtek perangkat Desa,Karna bukan di Kuningan saja permasalahan ini,hampir menjadi isu nasional, anggaran yang di pergunakan bersumber dari Dana Desa yang di keluarkan Desa cukup besar,kisaran Rp.3.750.000.per orang dan kalau di kali jumlah peserta secara matematikanya jelas bisa milyaran rupiah.
Sesuai UU Keterbukaan publik (KIP) no 14 tahun 2008 sudah sepantasnya para pengguna anggaran transparan tentang penggunaan anggaran sebagai bukti penyelenggara yang bersih dan berwiba serta beres administrasi, meskipun itu hak EO untuk tidak menjabarkan penggunaan anggaran,tapi harus ingat ini bukan anggaran dompet perangkat Desa,tapi anggaran pemerintah yang di biyayai oleh rakyat yang perlu di pertanggung jawabkan kepada publik. Karna pihak Desa hanya peserta yang menyetorkan uang ke pihak penyelenggara,namun kalau pun sampai ada control sosial,baik Ormas,LSM,Ataupun masyarakat itu sendiri yang melaporkan ke aparat hukum,terkait anggaran penyelenggaraan bimtek,pasti Desa yang akan menjadi korban,Karna mereka selaku pengguna anggaran yang ujungnya Kades lah yang akan kena dampak.Karna Kades adalah kuasa pengguna anggaran(KPA).Jadi sesuai steatmen ketua APDESI pak Lina Warman ,bahwa APDESI sipatnya fasilitator atau mengundang tidak ada paksaan, Saya berharap para Kades harus cermat dan teliti di dalam menggunakan Dana Desa.Karna Bimtek sipatnya bukan prioritas Dana Desa serta tidak Urgen untuk wajib dilaksanakan justru dengan hal seperti ini malah hawatir hanya akan menggerogoti uang negara yang hasilnya kurang berpaedah.”tandas Suradi.
Uus(boy).Patroli.86
