Kota Cirebon, patrolinews86. Com- Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) yang digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin ternyata dalam pelaksanaannya malah mendapatkan keluhan dari masyarakat. Pasalnya harga yang diberlakukan kepada penerima bantuan di wilayah kota Cirebon lebih tinggi dari harga di pasaran.
Oleh sebab itu Ketua DPP Pemersatu Pewarta Indonesia ( PETA ) Elias, melalui surat resmi PETA akan mempertanyakan hal ini kepada pihak terkait yaitu Dinas Sosial kota Cirebon.
” Kami heran, program pemerintah yang bertujuan mulia untuk membantu masyarakat miskin ternyata di lapangan dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang mementingkan keuntungan pribadinya . Kami mencurigai adanya kerjasama pihak -pihak tertentu didalam pendistribusian Bantuan pangan Non Tunai ini karena hal ini sudah berjalan sangat lama.” Jelas Elias di kantor Sekretariat DPP PETA jalan Siliwangi no 93 kota Cirebon, Rabu ( 29/12 ). Berbicara kepala awak media ini.
Ditambahkannya pula, ” dari informasi dan data – data yang sudah terkumpul, maka kami menyimpulkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Dan kalau dihitung- hitung untuk wilayah kota Cirebon bisa mencapai milyaran Rupiah. Oleh sebab itu, kami akan segera mengawal dan menyerahkan kasus ini kepada pihak hukum untuk mengungkapnya, sehingga di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi ada kata atau bahasa keluhan bahwa bahan pangan yang dikasihkan tidak sesuai dengan anggaran yang ada .”
Elias berharap pihak hukum bisa segera menangani kasus ini secepatnya dan jangan tutup mata akan masalah ini apalagi kalau ada penerimanya orang orang yang dianggap mampu bisa mendapatkan tentu hal ini harus di usut tuntas tanpa ada kepentingan .
” Mudah-mudahan pihak hukum belum terkontaminasi oleh kepentingan oknum – oknum pelaku pendistribusian (distributor) atauun E warung penyalur BPNT ini,” pungkasnya mengakhiri wawancaranya dengan wartawan.(H.sutejho.)
