*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 yang menolak seluruh permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan penegasan terhadap keberlakuan mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses penegakan hukum yang melibatkan notaris. Putusan tersebut menegaskan bahwa persetujuan MKN tetap menjadi bagian dari prosedur hukum yang harus diperhatikan ketika aparat penegak hukum hendak memanggil notaris untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan akta maupun protokol notaris
Dalam perspektif hukum, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan fungsi pelayanan hukum di bidang keperdataan. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga kehormatan jabatan, independensi, kecermatan, serta kerahasiaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan dan tanggung jawab jabatan yang melekat pada notaris.
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara khusus mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Norma tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan persetujuan MKN sebagai mekanisme perlindungan prosedural yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta maupun protokol notaris tidak semestinya dilakukan dengan mengabaikan prosedur persetujuan yang telah ditetapkan undang-undang, sebab prosedur tersebut merupakan bagian dari legitimasi tindakan hukum sekaligus perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.
Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris. Persetujuan MKN tidak boleh dipahami sebagai upaya menghambat penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan perkara, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Dalam hal ini, perlindungan terhadap notaris menjadi penting karena akta autentik dan minuta akta bukan sekadar dokumen biasa, tetapi memiliki kedudukan hukum, nilai pembuktian, serta keterkaitan dengan kepentingan para pihak yang mempercayakan perbuatan hukum kepada notaris.
Penegasan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris juga memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme persetujuan tersebut. Pasal 66 ayat (3) menentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan diterima, sedangkan ayat (4) menentukan bahwa apabila MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, permintaan persetujuan dianggap diterima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap notaris tidak diberikan secara tanpa batas, melainkan disertai mekanisme dan tenggang waktu yang pasti agar kepentingan penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 dengan demikian harus dimaknai sebagai penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dan kepentingan penegakan hukum merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sesuai hukum, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus menghormati prosedur khusus yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris.
Sebaliknya, notaris juga tidak dapat menggunakan perlindungan jabatan maupun mekanisme persetujuan MKN sebagai alasan untuk menghindari proses hukum yang sah. Prinsip yang harus dikedepankan adalah bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelanggaran terhadap hak-hak hukum seseorang.
Oleh karena itu, secara yuridis, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tetap menjadi prosedur yang harus diperhatikan dalam pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat kedudukan mekanisme perlindungan jabatan notaris sekaligus menegaskan bahwa kerahasiaan minuta akta, kehormatan jabatan, dan kepastian hukum tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar kepentingan pemeriksaan.
Negara hukum tidak hanya menuntut agar setiap dugaan tindak pidana ditindaklanjuti, tetapi juga mengharuskan seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara tertib, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, penegakan hukum yang benar bukan semata-mata dilihat dari tercapainya tujuan pemeriksaan, melainkan juga dari keabsahan cara, kewenangan, dan mekanisme yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.
Kuningan, 19 November 2026
Hormat Kami,
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum

























